KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengklaim komitmen investasi terus meningkat dalam 1,5 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Berbagai kerja sama strategis juga diteken bersamaan dengan rentetan kunjungan kenegaraan presiden ke berbagai negara. Merespon hal ini, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menilai banyaknya komitmen investasi yang diumumkan pemerintah belum bisa dijadikan indikator keberhasilan menarik modal asing ke Indonesia. Menurut Huda, publik seolah kembali mengalami situasi serupa seperti pada berbagai pengumuman investasi sebelumnya, termasuk saat pemerintah mengklaim investor mengantre masuk ke Indonesia maupun proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). “Seolah kita deja vu dengan kata-kata investor sudah antre masuk ke Indonesia atau IKN. Jika melihat banyaknya kesepakatan yang akhirnya hanya menjadi kesepakatan tanpa realisasi,” ujarnya kepada Kontan, Rabu (8/7/2026). Ia menjelaskan, berbagai nota kesepahaman maupun komitmen investasi yang dihasilkan dari kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri maupun pertemuan bilateral antar kepala negara belum akan memberikan dampak ekonomi apabila belum diwujudkan menjadi investasi langsung. Akibatnya, menurut Huda, jumlah komitmen investasi terus bertambah, tetapi manfaatnya terhadap masyarakat masih sangat terbatas. Baca Juga: Pemerintahan Prabowo Banjir Komitmen Investasi, Harus Dikonversi Jadi Proyek Nyata “Makanya ada pertumbuhan kesepakatan investasi, namun minim lapangan pekerjaan. Seolah itu hanya menjadi pencapaian semu karena tidak ada manfaatnya bagi masyarakat,” katanya. Huda menilai keberhasilan investasi seharusnya diukur dari dampak akhirnya (outcome), bukan hanya besarnya nilai komitmen yang diumumkan pemerintah. Menurut dia, hingga kini berbagai indikator ekonomi belum menunjukkan adanya lonjakan investasi langsung yang signifikan. Salah satunya tercermin dari nilai tukar rupiah yang masih terus mengalami pelemahan dalam beberapa tahun terakhir. “Nilai tukar rupiah melemah dari tahun ke tahun yang artinya tidak ada investasi langsung yang masuk secara signifikan,” ujarnya. Selain itu, aktivitas sektor manufaktur juga dinilai belum memperlihatkan ekspansi yang kuat. Huda menyoroti Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang dalam dua tahun terakhir lebih sering berada di zona kontraksi atau non-ekspansif. Kondisi tersebut, menurutnya, mengindikasikan belum adanya ekspansi usaha yang cukup besar sebagai dampak dari investasi baru. “PMI manufaktur yang sering di zona non ekspansif dalam dua tahun terakhir menunjukkan tidak ada ekspansi usaha secara signifikan,” katanya. Ia juga menilai struktur ketenagakerjaan Indonesia masih didominasi pekerja informal. Menurut Huda, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) yang mampu menciptakan lapangan kerja formal belum tumbuh optimal. “Dari sisi pekerja yang lebih banyak informal menunjukkan minimnya investasi FDI di Indonesia,” pungkasnya.
CELIOS: Komitmen Investasi Prabowo Masih Jadi Pencapaian Semu
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengklaim komitmen investasi terus meningkat dalam 1,5 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Berbagai kerja sama strategis juga diteken bersamaan dengan rentetan kunjungan kenegaraan presiden ke berbagai negara. Merespon hal ini, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menilai banyaknya komitmen investasi yang diumumkan pemerintah belum bisa dijadikan indikator keberhasilan menarik modal asing ke Indonesia. Menurut Huda, publik seolah kembali mengalami situasi serupa seperti pada berbagai pengumuman investasi sebelumnya, termasuk saat pemerintah mengklaim investor mengantre masuk ke Indonesia maupun proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). “Seolah kita deja vu dengan kata-kata investor sudah antre masuk ke Indonesia atau IKN. Jika melihat banyaknya kesepakatan yang akhirnya hanya menjadi kesepakatan tanpa realisasi,” ujarnya kepada Kontan, Rabu (8/7/2026). Ia menjelaskan, berbagai nota kesepahaman maupun komitmen investasi yang dihasilkan dari kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri maupun pertemuan bilateral antar kepala negara belum akan memberikan dampak ekonomi apabila belum diwujudkan menjadi investasi langsung. Akibatnya, menurut Huda, jumlah komitmen investasi terus bertambah, tetapi manfaatnya terhadap masyarakat masih sangat terbatas. Baca Juga: Pemerintahan Prabowo Banjir Komitmen Investasi, Harus Dikonversi Jadi Proyek Nyata “Makanya ada pertumbuhan kesepakatan investasi, namun minim lapangan pekerjaan. Seolah itu hanya menjadi pencapaian semu karena tidak ada manfaatnya bagi masyarakat,” katanya. Huda menilai keberhasilan investasi seharusnya diukur dari dampak akhirnya (outcome), bukan hanya besarnya nilai komitmen yang diumumkan pemerintah. Menurut dia, hingga kini berbagai indikator ekonomi belum menunjukkan adanya lonjakan investasi langsung yang signifikan. Salah satunya tercermin dari nilai tukar rupiah yang masih terus mengalami pelemahan dalam beberapa tahun terakhir. “Nilai tukar rupiah melemah dari tahun ke tahun yang artinya tidak ada investasi langsung yang masuk secara signifikan,” ujarnya. Selain itu, aktivitas sektor manufaktur juga dinilai belum memperlihatkan ekspansi yang kuat. Huda menyoroti Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang dalam dua tahun terakhir lebih sering berada di zona kontraksi atau non-ekspansif. Kondisi tersebut, menurutnya, mengindikasikan belum adanya ekspansi usaha yang cukup besar sebagai dampak dari investasi baru. “PMI manufaktur yang sering di zona non ekspansif dalam dua tahun terakhir menunjukkan tidak ada ekspansi usaha secara signifikan,” katanya. Ia juga menilai struktur ketenagakerjaan Indonesia masih didominasi pekerja informal. Menurut Huda, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) yang mampu menciptakan lapangan kerja formal belum tumbuh optimal. “Dari sisi pekerja yang lebih banyak informal menunjukkan minimnya investasi FDI di Indonesia,” pungkasnya.
TAG: