KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengkritik sejumlah klaim Presiden Prabowo Subianto terkait sektor pangan dan pertanian dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI-DPD RI.

Peneliti Senior CELIOS Isnawati Hidayah mengatakan, kondisi petani kecil masih jauh dari sejahtera. Di sisi lain, masyarakat juga menghadapi harga pangan yang semakin mahal dan biaya rantai pasok yang tinggi.

"Presiden Prabowo tidak memahami realita di lapangan terkait kesejahteraan petani kecil, masyarakat mengeluhkan harga pangan semakin mahal, rantai pasok yang semakin mahal, dan kondisi ekonomi yang sulit," ujar Isnawati dikutip Minggu (16/8/2026).

Baca Juga: CELIOS Kritik Program Pemerintah di HUT ke-81 RI, Soroti MBG hingga KPR 40 Tahun Salah satu yang disoroti adalah klaim Prabowo soal Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Isnawati menilai klaim bahwa KDMP telah membantu memperbaiki rantai pasok petani masih terlalu berlebihan. 

Menurutnya, hingga 14 Agustus 2026, transaksi KDMP masih didominasi barang subsidi dan produk kelontong. Sementara transaksi hasil produksi petani kecil masih minim.

"Klaim bahwa KDMP telah membantu rantai pasok petani terlalu berlebihan. Hingga 14 Agustus 2026, transaksi KDMP masih didominasi barang subsidi dan produk kelontong, sementara hasil produksi petani kecil sangat minim," katanya.

Ia mengatakan, pembangunan koperasi tidak otomatis memutus rantai tengkulak. Menurutnya, KDMP perlu memiliki kepastian pasar, penyerapan hasil panen, input produksi yang terjangkau, serta memberikan harga yang lebih baik bagi petani.

"Membangun koperasi tidak otomatis memotong tengkulak, malah berpotensi menjadi perpanjangan tangan pemerintah," ujar Isnawati. Soroti Swasembada Pangan

Baca Juga: CELIOS Sanggah Klaim Prabowo, Serapan Tenaga Kerja dari Pertumbuhan Ekonomi Menurun

CELIOS menambahkan, pemerintah tidak cukup hanya melihat swasembada pangan dari sisi produksi.

Isnawati menyebut, 47,94% penduduk miskin ekstrem bekerja di sektor pertanian. Selain itu, terdapat 17,25 juta petani gurem dengan lahan kurang dari 0,5 hektare.

"Pangan menyumbang hampir 75% dari Garis Kemiskinan Indonesia, menunjukkan betapa rentannya masyarakat miskin terhadap kenaikan harga makanan," katanya.

Menurut Isnawati, pemerintah juga perlu menjawab persoalan harga pangan, mulai dari berapa yang diterima petani hingga harga yang harus dibayar konsumen.

"Pemerintah masih gagal menjawab persoalan paling mendasar, yakni berapa yang diterima petani, berapa yang dibayar rakyat sebagai konsumen, siapa yang menikmati margin rantai pasok, dan apakah masyarakat miskin mampu membeli pangan," ujar Isnawati.

Ia menyebut, keberhasilan swasembada pangan seharusnya tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News