KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai sejumlah program pemerintah masih berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat.

CELIOS menyoroti sejumlah kebijakan, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor hingga 40 tahun, hingga kebijakan pembagian pendapatan bagi pengemudi ojek online.

Baca Juga: CELIOS Sanggah Klaim Prabowo, Serapan Tenaga Kerja dari Pertumbuhan Ekonomi Menurun

Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar mengatakan, kemerdekaan secara politik selama 81 tahun belum sepenuhnya tercermin dalam pemerataan akses layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Indonesia memang merdeka secara politik selama 81 tahun, tapi kemerdekaan belum dirasakan dalam bentuk akses layanan publik yang merata," ujar Media, dikutip Minggu (16/8/2026).

CELIOS Kritik Pelaksanaan MBG

Media menilai klaim pemerintah mengenai manfaat program MBG masih perlu didukung oleh data yang lebih kuat.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebut program tersebut membuat siswa lebih bugar dan meningkatkan kehadiran di sekolah.

Namun, menurut Media, klaim tersebut belum didukung data yang representatif secara nasional maupun evaluasi independen.

Baca Juga: Setelah Ditetapkan Jadi Badan Pengadaan Pemerintah, Ini Strategi LKPP di 2027

"Klaim Presiden bahwa MBG membuat siswa lebih bugar dan rajin hadir di sekolah tidak disertai dengan data yang representatif secara nasional. Ini hanya gimmick saja, tanpa data pembanding dan evaluasi yang independen," katanya.

CELIOS juga menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan MBG, termasuk kasus keracunan pangan, tata kelola program, serta potensi konflik kepentingan.

Menurut Media, evaluasi terhadap program tersebut perlu dilakukan secara lebih komprehensif agar manfaat yang diterima masyarakat dapat diukur secara objektif.

KPR 40 Tahun Dinilai Berpotensi Tambah Beban

CELIOS juga menyoroti kebijakan KPR dengan tenor hingga 40 tahun. Media mengakui pemerintah dapat mengklaim telah membantu masyarakat melalui renovasi rumah dan penyaluran kredit kepada puluhan ribu debitur.

Namun, ia mempertanyakan kemampuan masyarakat dalam mempertahankan pembayaran cicilan hingga kredit tersebut lunas.

Baca Juga: Pendapatan Daerah Turun 12,3% Jadi Rp606,8 Triliun hingga Juli 2026

"Cuma masalahnya, apakah masyarakat mampu membayar cicilannya sampai lunas," ujarnya.

Menurut Media, kenaikan suku bunga mengambang (floating rate) serta biaya hidup yang terus meningkat berpotensi membuat beban cicilan semakin berat.

Tenor KPR yang mencapai 40 tahun juga dinilai berisiko membuat masyarakat harus membayar cicilan hingga memasuki masa pensiun.

"Bahkan, hanya di zaman Prabowo Subianto Program Kredit Kepemilikan Rumah atau KPR 40 Tahun resmi berlaku. Jadi, dengan skema ini, masyarakat bawah tidak punya opsi lagi selain mengambil kredit puluhan tahun. Bahkan bagi sebagian kelas menengah, mereka masih harus membayar cicilan pasca mereka pensiun," katanya.

CELIOS Pertanyakan Pendapatan Pengemudi Ojol

CELIOS turut menyoroti kebijakan pembagian pendapatan bagi pengemudi ojek online. Pemerintah sebelumnya menyebut persentase pendapatan yang diterima pengemudi meningkat menjadi sekitar 80%-92%.

Baca Juga: Gempa Flores Ganggu Layanan TelkomGroup, Ini Penyebabnya

Namun, Media menilai peningkatan persentase tersebut belum tentu otomatis meningkatkan pendapatan bersih pengemudi.

"Masalahnya, itu tidak berarti penghasilan pengemudi lain. Sejak diterapkan 1 Juli lalu, banyak pengemudi mengeluhkan pendapatannya tetap tidak bertambah karena banyak skema penghitungan biaya layanan yang berubah dan tidak menguntungkan pengemudi," ujarnya.

Menurut CELIOS, evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah seharusnya tidak hanya didasarkan pada jumlah program, penerima manfaat, maupun besarnya anggaran yang disalurkan.

Manfaat nyata yang diterima masyarakat juga perlu menjadi indikator utama, terutama dalam melihat apakah kebijakan tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan atau justru menambah beban ekonomi.

Dengan demikian, momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia diharapkan tidak hanya ditandai dengan bertambahnya program pemerintah, tetapi juga meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar dan memperoleh akses layanan publik tanpa menghadapi tambahan beban ekonomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News