KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, perlambatan realisasi belanja daerah berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. 

Berdasarkan data Kementerian Keuangaa, realisasi belanja APBD per 24 Oktober 2026 baru mencapai Rp 737 triliun atau 58,35% dari total pagu anggaran tahun ini sebesar Rp 1.263,12 triliun.

Penyerapan tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama dalam dua tahun terakhir. Pada 24 Oktober 2025, realisasi belanja pemda tercatat sebesar 61,64%, sedangkan pada periode yang sama 2024 mencapai 65%.

"Perlambatan realisasi belanja daerah bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, terutama jika terjadi di Pulau Jawa," ujar Bhima kepada Kontan, Minggu (25/10/2026).

Baca Juga: Belanja Daerah Lambat, Ekonom Prediksi Penyerapan APBD Hanya 87% pada Akhir Tahun

Menurut Bhima, belanja APBD memiliki peran penting dalam menggerakkan konsumsi rumah tangga dan menopang pendapatan usaha kecil dan menengah (UKM), terutama melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu, sektor konstruksi menjadi salah satu sektor yang paling terdampak ketika realisasi belanja Pemda melambat. Kondisi tersebut pada akhirnya juga berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan publik.

Pasalnya, belanja pemerintah daerah tidak hanya berfungsi untuk membiayai operasional pemerintahan, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi melalui proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta penyerapan tenaga kerja di daerah.

Bhima menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan realisasi belanja pemerintah daerah melambat menjelang akhir tahun.

Pertama, pemerintah daerah cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola arus kas atau cash flow di tengah kebijakan efisiensi transfer ke daerah (TKD).

Baca Juga: APBD 2026 Direvisi, Ekonom Sebut Daerah Mulai Hadapi Tekanan Fiskal

"Penerimaan daerah juga melambat sejalan dengan tekanan terhadap konsumsi kelas menengah di berbagai daerah, terutama wilayah yang memiliki basis industri," ujar Bhima

Faktor kedua, sejumlah belanja Pemda ditunda hingga tahun depan atau dilaksanakan melalui skema tahun jamak (multi years).

"Keterlambatan proses tender, kehati-hatian pejabat pembuat komitmen (PPK) karena khawatir masalah hukum jadi pemicu," ujarnya.

Lebih lanjut, persoalan rendahnya realisasi belanja daerah juga berkaitan dengan masalah administratif hingga menyangkut kualitas belanja pemerintah.

"Tahun ini realisasi belanja daerah bisa di bawah 94% dari pagu," kata Bhima.

Baca Juga: Realisasi Belanja Modal Daerah Baru 27%, Multiplier Effect Ekonomi Terancam Melemah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News