KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, menilai langkah pemerintah menghemat anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengurangi hari operasional dari enam menjadi lima hari belum menjawab persoalan utama tekanan fiskal dalam APBN 2026.

Menurut Bhima, penghematan dari pemangkasan satu hari operasional tersebut tidak akan signifikan, terutama jika harga minyak mentah global bertahan tinggi di kisaran US$ 90–US$ 100 per barel. Kondisi itu berpotensi memperbesar beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah.

“Kalau tekanan harga minyak mentah persisten di level tinggi, belanja subsidi energi tidak akan kuat. Ini membutuhkan anggaran jauh lebih besar untuk direalokasi,” ujar Bhima kepada Kontan, Rabu (25/3/2026).

Kirim THR Pakai ShopeePay Berpeluang Dapat Bonus Saldo Rp10 Ribu

Ia menilai, alih-alih mengurangi hari operasional, pemerintah seharusnya melakukan penajaman sasaran program MBG. Program tersebut dinilai lebih tepat jika difokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), bukan diterapkan secara luas.

Baca Juga: Defisit APBN 2026 Terancam, Simak Strategi Pemerintah

Selain itu, Bhima mengingatkan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG juga akan berdampak pada meningkatnya biaya operasional program MBG, termasuk biaya per dapur. Dengan kondisi tersebut, anggaran MBG yang mencapai Rp 335 triliun dinilai tidak akan mencukupi jika program tetap dijalankan secara penuh.

“MBG ini harus mengalah, harus digeser untuk realokasi kepada subsidi energi,” tegasnya.

Bhima juga menyoroti belum adanya stimulus yang memadai untuk menjaga daya beli masyarakat. Ia mencontohkan kebijakan di Spanyol pada 2022 saat krisis Ukraina, di mana pemerintah setempat menggratiskan transportasi publik untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.

Menurutnya, Indonesia belum memiliki kebijakan serupa, seperti subsidi transportasi publik atau bantuan subsidi upah dalam skala memadai, akibat keterbatasan anggaran.

Ia menegaskan, program MBG bukanlah stimulus ekonomi, melainkan justru berpotensi menambah beban defisit dan biaya logistik pemerintah. Oleh karena itu, refocusing anggaran melalui pemangkasan signifikan dinilai perlu dilakukan.

Bhima memperkirakan, jika pemerintah melakukan penghematan dari program MBG sebesar Rp 300 triliun pada 2026, dan merealokasi untuk menutup tambahan kebutuhan subsidi energi maupun mendukung program lain seperti transisi energi.

“Transisi energi, misalnya untuk mendorong pengurangan konsumsi BBM hingga kapasitas 100 gigawatt, juga membutuhkan anggaran besar. Jadi ruang fiskal harus diperlebar,” ujarnya.

Ia pun menilai pengurangan satu hari operasional tidak efektif, mengingat banyak sekolah yang sudah tidak beroperasi pada hari Sabtu.

“Banyak sekolah libur hari Sabtu, jadi pengurangan satu hari tidak akan berdampak besar,” tambahnya.

Dengan demikian, Bhima menekankan perlunya realokasi anggaran MBG secara lebih besar agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menghadapi tekanan harga energi dan menjaga stabilitas ekonomi.

Baca Juga: Evaluasi Program MBG Dinilai Perlu untuk Jaga Konsistensi Fiskal

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News