KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koordinator Bidang Pangan bakal melibatkan unit usaha pertambangan di Kalimantan Tengah untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, dampak karhutla sangat besar sehingga anggaran pemda tidak mencukupi. Menurutnya, pemerintah pusat harus tetap mengalokasikan anggaran khusus karena kapasitas fiskal daerah terbatas.

"Pertama, tingkat kerugian ekonomi dan kesehatan dari Karhutla Rp 565 triliun per Oktober 2026. Jadi nggak cukup kalau hanya mengandalkan anggaran dari Pemda," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (8/11/2026).

Baca Juga: Pengamat Ungkap Alasan Tax Ratio Indonesia Melonjak pada September 2026

Mengenai pelibatan sektor tambang, Bhima berpendapat kebijakan ini kurang tepat dan berisiko memicu masalah baru. Menurutnya, pemanfaatan alat berat pertambangan justru mengkhawatirkan terjadinya pembukaan lahan tambang secara ilegal pascabencana.

"Nah yang kedua soal pertambangan. Ini pelibatan unit usaha pertambangan ini kayak kuda Troya. Karena mereka udah tahu titik-titiknya, mereka dilibatkan di situ seolah nanti mereka bisa memanfaatkan justru untuk pembukaan areal pertambangan secara ilegal," terangnya.

Menurut Bhima, pemerintah seharusnya menggandeng mitra yang relevan di bidang pemulihan lingkungan. Sektor perkebunan berkelanjutan, serta masyarakat lokal dinilai lebih layak dijadikan mitra utama ketimbang perusahaan tambang.

Di samping itu, mengenai dugaan korupsi dana siap pakai BNPB, Bhima menegaskan penegakan hukum dan penyaluran anggaran harus berjalan cepat. 

"Jadi kalau ada korupsi, ya segera disesaikan korupsinya. Tapi ujung tombaknya memang tetap di BNPB, dan itu harus secara nasional. Sekarang, dana siap pakai kan sebenarnya masih ada. Dan dana siap pakai ini harusnya bisa digelontorkan lebih cepat lagi," pungkasnya.

Baca Juga: Data BPS: Jumlah Pengangguran Usia Muda Meningkat pada Agustus 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News