KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini sudah mulai pulih. Penerimaan yang diterima oleh negara juga masih baik sehingga Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang disiapkan sebagai bantalan perekonomian tahun ini belum digunakan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, sebaiknya pemerintah memprioritaskan untuk membayar tagihan utang untuk membiayai subsidi ke Badan Usaha Milim Negara (BUMN).

“Prioritas saat ini adalah membayar tagihan ke BUMN seperti pertamina dan PLN yang berkaitan dengan belanja subsidi,” kata Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (11/6).

Bhima mengatakan, pemerintah bisa membayar utang subsidi tersebut dengan menggunakan SAL, selagi anggaran tersebut belum diguankan untuk keperluan lain.

Baca Juga: Sri Mulyani Minta Satgas BLBI Kejar Seluruh Utang Obligor BLBI Rp 110 Triliun

Adapun, Mengutip Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Pemerintah mengalokasikan SAL sebagai instrumen pengurang utang dan penyangga fiskal sebesar Rp 70 triliun.

“Mumpung ada ruang SAL ditutup saja dulu beberapa utang. Jangan sampai SAL justru digunakan membiayai Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN atau pengadaan infrastruktur yang masih bisa ditunda,” imbuh Dia.

Setelah membayar tagihan kepada BUMN, kemudian pemerintah bisa mulai melunasi utang jatuh tempo dan pembayaran bunga utang. Menurutnya ini lebih baik segera dilakukan, karena tingkat suku bunga yang masif fluktuatif, akan menimbulkan risiko beban bunga yang makin besar ke depannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto