KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Polemik desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kembali mencuat setelah kondisi rumah warga disebut dapat memengaruhi peringkat kesejahteraan. Salah satunya terjadi di Maluku Utara, ketika desil seorang warga berubah setelah rumahnya direnovasi pemerintah daerah. Kasus tersebut memunculkan pertanyaan karena rumah yang lebih baik belum tentu mencerminkan kemampuan ekonomi penghuninya. Terlebih, perbaikan rumah tersebut berasal dari bantuan pemerintah, bukan peningkatan pendapatan keluarga. Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, persoalan itu menunjukkan risiko kesalahan dalam pemeringkatan DTSEN masih cukup besar. Menurutnya, kualitas data dan verifikasi indikator perlu diperkuat agar masyarakat yang masih membutuhkan bantuan tidak justru keluar dari sasaran. “Data DTSEN saat ini tidak cukup akurat dan dikhawatirkan perlindungan sosial, terutama untuk kelompok miskin dan menengah rentan, semakin berkurang ke depannya,” kata Bhima kepada KONTAN, Jumat (11/9/2026). Baca Juga: Kepala BPS: DTSEN Tak Mungkin 100% Akurat, Kondisi Masyarakat Dinamis Bhima mencontohkan rumah warisan yang dapat terbaca sebagai rumah permanen sehingga berpotensi mendorong rumah tangga masuk ke desil lebih tinggi. Hal serupa dapat terjadi pada rumah yang dibangun atau direnovasi pemerintah, meski kondisi tersebut tidak otomatis menunjukkan kemampuan ekonomi keluarga meningkat. “Harus ada perubahan total metodologi garis kemiskinan. Jadi harus ada pemutakhiran metodologi garis kemiskinan dulu, survei ulang, baru kemudian pencocokan,” ujar Bhima. Baca Juga: Ramai Masyarakat Protes Desil DTSEN, Pemerintah Janji Perbaiki Data Menurut Bhima, kesalahan pemeringkatan dapat menimbulkan exclusion error, yakni masyarakat yang masih membutuhkan bantuan justru tidak masuk sasaran perlindungan sosial. Karena itu, ia mendorong survei ulang dan pengawasan independen untuk menguji akurasi data serta metode penentuan desil. Ia juga menilai perbaikan data tidak seharusnya sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Jika warga harus melapor sendiri ketika status ekonominya tidak sesuai, kelompok miskin berpotensi menanggung tambahan biaya dan waktu untuk memperbaiki kesalahan sistem.
CELIOS Sebut Desil DTSEN Berisiko Salah Sasaran
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Polemik desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kembali mencuat setelah kondisi rumah warga disebut dapat memengaruhi peringkat kesejahteraan. Salah satunya terjadi di Maluku Utara, ketika desil seorang warga berubah setelah rumahnya direnovasi pemerintah daerah. Kasus tersebut memunculkan pertanyaan karena rumah yang lebih baik belum tentu mencerminkan kemampuan ekonomi penghuninya. Terlebih, perbaikan rumah tersebut berasal dari bantuan pemerintah, bukan peningkatan pendapatan keluarga. Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, persoalan itu menunjukkan risiko kesalahan dalam pemeringkatan DTSEN masih cukup besar. Menurutnya, kualitas data dan verifikasi indikator perlu diperkuat agar masyarakat yang masih membutuhkan bantuan tidak justru keluar dari sasaran. “Data DTSEN saat ini tidak cukup akurat dan dikhawatirkan perlindungan sosial, terutama untuk kelompok miskin dan menengah rentan, semakin berkurang ke depannya,” kata Bhima kepada KONTAN, Jumat (11/9/2026). Baca Juga: Kepala BPS: DTSEN Tak Mungkin 100% Akurat, Kondisi Masyarakat Dinamis Bhima mencontohkan rumah warisan yang dapat terbaca sebagai rumah permanen sehingga berpotensi mendorong rumah tangga masuk ke desil lebih tinggi. Hal serupa dapat terjadi pada rumah yang dibangun atau direnovasi pemerintah, meski kondisi tersebut tidak otomatis menunjukkan kemampuan ekonomi keluarga meningkat. “Harus ada perubahan total metodologi garis kemiskinan. Jadi harus ada pemutakhiran metodologi garis kemiskinan dulu, survei ulang, baru kemudian pencocokan,” ujar Bhima. Baca Juga: Ramai Masyarakat Protes Desil DTSEN, Pemerintah Janji Perbaiki Data Menurut Bhima, kesalahan pemeringkatan dapat menimbulkan exclusion error, yakni masyarakat yang masih membutuhkan bantuan justru tidak masuk sasaran perlindungan sosial. Karena itu, ia mendorong survei ulang dan pengawasan independen untuk menguji akurasi data serta metode penentuan desil. Ia juga menilai perbaikan data tidak seharusnya sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Jika warga harus melapor sendiri ketika status ekonominya tidak sesuai, kelompok miskin berpotensi menanggung tambahan biaya dan waktu untuk memperbaiki kesalahan sistem.
