KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai label Proyek Strategis Nasional atau PSN pada sejumlah program Presiden Prabowo Subianto, salah satunya makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya tidaklah diperlukan.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menuturkan bahwa cap PSN pada dasarnya diberikan pada proyek yang memerlukan dukungan insentif hingga dukungan perolehan hak atas tanah seperti untuk proyek jalan tol.

“Sebenarnya nggak terlalu perlu ya semua program pemerintah itu dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional. Kenapa? Karena PSN itu terkait juga dengan insentif pajak di level pusat maupun di daerah. Termasuk juga perolehan hak atas tanah bangunan juga,” jelasnya kepada KONTAN, Jumat (25/7).

Nusa Halmahera Minerals Libatkan Masyarakat untuk Tambang yang Berkelanjutan

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa cap PSN seharusnya diperlukan untuk mendorong percepatan pada proyek yang memerlukan dukungan besar dari sejumlah lintas kementerian.

Baca Juga: Tujuh PSN Baru Prabowo, dari MBG hingga Kopdes Merah Putih, Apakah Layak?

Selain itu, Bhima juga menyoroti keputusan pemerintah yang beberapa waktu belakangan rajin memberikan label PSN pada pengembangan proyek swasta. Beberapa di antaranya, pengembangan Eco City di Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 hingga pengembangan Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD).

“Yang penting adalah adanya dukungan infrastruktur mendukung misalnya untuk industrialisasi. Kan beberapa industri termasuk industri pertanian, garam dimasukkan ke PSN. Itu kan yang penting adalah ekosistem pendukungnya untuk infrastruktur,” tandasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menambah tujuh Program Strategis Nasional (PSN) baru di dalam program kerja tahun 2025-2029.

Adapun ketujuh PSN tersebut di antaranya, program makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih, digitalisasi pendidikan, kartu kesejahteraan, kartu usaha afirmatif, serta pengelolaan sampah terpadu.

Pemerintah menilai, tujuh PSN tersebut dinilai selaras dengan visi Prabowo dalam memperkuat ketahanan sosial dan pembangunan ekonomi rakyat.

Sementara itu, juga terdapat 212 proyek lainnya, di mana merupakan PSN yang telah dicanangkan sebelumnya dan akan dilanjutkan pelaksanaannya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 88 proyek sudah selesai secara fisik, namun masih membutuhkan tindak lanjut dari pemerintah.

Adapun dukungan tersebut mencakup pemanfaatan aset, penyelesaian masalah hukum dan regulasi, penetapan status lahan, serta optimalisasi dampak sosial dan ekonomi.

Baca Juga: Prabowo Tambah 7 PSN Baru: Dari Makan Bergizi Gratis hingga Kartu Usaha Afirmatif

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News