KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaksanaan program makan bergizi (MBG) masih menuai perhatian publik. Baru-baru ini, Asosiasi UMKM mengaku masih minim dilibatkan dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Direktur
Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menegaskan tanpa pelibatan UMKM dampak ekonomi dari program ini akan sangat kecil dan hanya dirasakan oleh segelintir orang saja. "Sejak awal persiapan MBG selalu yang jadi masukan agar UMKM menjadi pemain utamanya, dan memang konteks geografis Indonesia cocok jika UMKM jadi pelaku MBG," kata Bhima pada Kontan.co.id, Selasa (14/1).
Bhima mengatakan kemudahan persyaratan bagi UMKM menjadi tulang punggung program. Selain itu, hal ini menjadi kunci pelibatan lebih masif usaha kelas menengah. Menurutnya pemerintah bisa mengklasifikasikan UMKM dengan modal tertentu sehingga mereka yang memiliki modal terbatas juga bisa merasakan kue dari program utama pemerintah.
Baca Juga: PP Muslimat NU Usul RA Dapat Program Makan Bergizi Gratis "Misalnya UMKM dengan modal dibawah Rp 25 juta tetap bisa ikut jadi pemasok bahan baku untuk melayani 3 sampai 5 sekolah misalnya," jelasya. Sekali lagi, dia menegaskan berkah MBG ini bisa dirasakan oleh masyarakat bergantung pada desain pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah. "Khawatir jika UMKM apalagi skala mikro dan ultra mikro tidak terlibat maka efek berganda MBG sangat kecil," jelasnya. Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumandiri), Hermawati Setyorinny menegaskan dalam tahap awal ini keterlibatan UMKM dalam pelaksanaan program masih terbilang minim. Bahkan dia menyebut anggotanya masih belum ada yang terlibat dalam program makan bergizi gratis. "Belum ada yang terlibat karena persyaratanya terlalu berat dan butuh modal besar," jelas Hermawati pada Kontan.co.id, Minggu (12/1). Hermawati menegaskan jika pemerintah ingin menggandeng UMKM untuk terlibat dalam program ini, maka persyaratan untuk UMKM harus dipermudah. Misalnya, persyaratan dapur yang cukup menggunakan sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan tak perlu lagi dapur khusus untuk menyediakan paket MBG.
Baca Juga: Begini Cara Mudah Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH Januari 2025 Dia mengatakan bahwa UMKM yang mendapatkan sertifikasi ini itu sudah dinyatakan layak, sesuai dengan dengan standar kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Sehingga, UMKM tidak lagi mengeluarkan modal untuk biaya dapur yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Diketahui, dalam menjalankan program MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak pihak di luar pemerintah menjadi mitra SPPG dengan mendaftar lewat laman resminya. Untuk mendaftar, bakal calon mitra akan diminta profil usaha atau organisasi beserta proposal kerja sama. Pelaku usaha juga perlu menyediakan lahan untuk membangun dapur berukuran 20 meter x 20 meter yang akan menyediakan makanan 3.000 porsi tiap harinya. Persyaratan ini menurutnya sangat sulit dilakukan oleh pengusaha level mikro. Hermawati mengatakan, dengan keterbatasan modal, UMKM dipastikan akan sulit menjadi jantung program MBG. Untuk itu, pihaknya menawarkan skema lain yang memungkinkan UMKM tetap bisa terlibat. Menurutnya, pemerintah perlu mewajibkan pengusaha besar yang mendapat proyek dalam penyediaan paket makan bergizi untuk menggandeng UMKM setempat. "Jadi kalau pengusaha yang sudah mendapatkan
project, pemerintah serius mengawasi menggandeng UMKM," jelasnya.
Baca Juga: Anak Pilih-pilih Makanan Menjadi Tantangan dalam Program Makan Bergizi Gratis Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Tri Sulistiowati