KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebagian pabrik penggilingan beras di beberapa daerah di Indonesia memutuskan untuk menghentikan aktivitas operasionalnya. Informasi yang diperoleh KONTAN, para pelaku usaha memilih menutup operasional lantaran cemas dengan efek penegakan hukum terkait dugaan praktik pengoplosan beras.

Pabrik beras di beberapa wilayah, seperti Sukoharjo, Sragen dan Karanganyar dilaporkan tutup operasional. Sebagian pabrik beras di Jawa Timur malah sudah tutup satu minggu yang lalu.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengamini informasi penutupan pabrik beras di beberapa daerah. "Sepertinya hampir di seluruh daerah meskipun tidak semua penggilingan (menutup operasional)," ucap dia kepada KONTAN, Selasa (12/8).

11.11, Kontan Digital Diskon 60% Pakai Subscribe with Google

Menurut Sutarto, para pelaku usaha merasa serba salah dan akhirnya memilih menghentikan operasionalnya karena khawatir akan terseret kasus dugaan pengoplosan beras. 

Baca Juga: Ombudsman Sidak Pasar Induk Beras Cipinang Usai Heboh Beras Oplosan

Saat ini, Satgas Pangan Polri gencar mengusut kasus dugaan pengoplosan beras yang melanggar ketentuan. Dalam perkembangannya, Satgas Pangan sudah menetapkan sedikitnya enam tersangka dalam kasus tersebut, yang berasal dari sejumlah perusahaan antara lain PT Padi Indonesia Maju (Wilmar Group) dan PT Food Station Tjipinang Jaya. 

Institusi penegak hukum lainnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga sedang menyigi kasus pengoplosan beras, namun membidik sisi dugaan korupsinya. Sebelumnya, Kejagung memanggil enam produsen beras premium, yakni PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, PT Belitang Panen Raya, PT Unifood Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa).

Baca Juga: Beras Oplosan Bermerek Premium Tersebar di Pasar, Polisi Tetapkan 3 Tersangka

Sutarto mengemukakan, berhentinya operasional pabrik beras akan memicu tersendatnya pasokan beras di lapangan. Dia bilang, suplai dari para pelaku bisnis bisa menyusut secara gradual sampai 40% apabila tidak ada upaya tepat mengatasi persoalan ini dalam jangka pendek ini.

Atas perkembangan terkini, Perpadi telah memberikan setidaknya lima masukan kepada pemerintah. Pertama, pemerintah mesti menjaga ketenangan dan kenyamanan berusaha bagi pelaku bisnis. Kedua, pemerintah perlu segera menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras premium dan medium. Saat ini, harga beras di pasaran memang sudah melampaui HET.

Baca Juga: Ada Kasus Beras Oplosan, Bapanas Perintahkan Ritel Tak Kosongkan Rak

Ketiga, pemerintah perlu menyalurkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) atau bansos beras secara masif dan terukur. "(Melihat harga beras saat ini), rasanya sudah terlambat," kata Sutarto.

Keempat, Perpadi meminta pengadaan/penyerapan beras dalam negeri oleh Perum Bulog dihentikan. Langkah ini untuk mencegah kenaikan harga beras di pasaran. "Pada posisi sekarang, kalau Bulog tetap membeli dari dalam negeri, maka akan menekan pasar, sehingga harga gabah dan beras tidak mau turun lagi," ungkap Sutarto.

Kelima, pemerintah harus mengevaluasi dan menciptakan tata kelola perberasan yang adil dan merata, kondusif dan komprehensif. "Harus dilakukan secara konsekuen dan konsisten."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News