JAKARTA. President & CEO Inpex Corporation (INPEX) Toshiaki Kitamura hari ini menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan. Dalam pertemuan tersebut, Kitamura meminta kepada pemerintah Indonesia untuk memperpanjang kontrak pengelolaan Lapangan Abadi, Blok Masela di laut Arafuru. Inpex meminta agar bisa diperpanjang lagi 20 tahun menjadi sampai 2048. Menteri Energi dan Suber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih mengevaluasi permohonan perpanjangan kontrak tersebut. Hal itu dikatenakan ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. "Kita masih evaluasi. Kan ini kontrak pertama sama 2028. Itu saja sudah berapa kali ganti presiden, jadi kita harus berpikir ke situ juga," terang Jero di Kantor Presiden, Rabu (18/9). Oleh karena itu Jero menjelaskan bahwa pemerintah belum tahu akan seperti apa situasi pada tahun 2028 nanti. Yang jelas, poin evaluasi pemerintah adalah bagaimana agar kepentingan Indonesia lebih dominan ketimbang kepentingan Inpex. "Nanti kita hitung dulu. Kita bikin rambu-rambunya," tutur Jero.
CEO Inpex minta SBY perpanjang kontrak Blok Masela
JAKARTA. President & CEO Inpex Corporation (INPEX) Toshiaki Kitamura hari ini menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan. Dalam pertemuan tersebut, Kitamura meminta kepada pemerintah Indonesia untuk memperpanjang kontrak pengelolaan Lapangan Abadi, Blok Masela di laut Arafuru. Inpex meminta agar bisa diperpanjang lagi 20 tahun menjadi sampai 2048. Menteri Energi dan Suber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih mengevaluasi permohonan perpanjangan kontrak tersebut. Hal itu dikatenakan ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. "Kita masih evaluasi. Kan ini kontrak pertama sama 2028. Itu saja sudah berapa kali ganti presiden, jadi kita harus berpikir ke situ juga," terang Jero di Kantor Presiden, Rabu (18/9). Oleh karena itu Jero menjelaskan bahwa pemerintah belum tahu akan seperti apa situasi pada tahun 2028 nanti. Yang jelas, poin evaluasi pemerintah adalah bagaimana agar kepentingan Indonesia lebih dominan ketimbang kepentingan Inpex. "Nanti kita hitung dulu. Kita bikin rambu-rambunya," tutur Jero.