KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA, anggota indeks Kompas100 ini) memperoleh insentif pembebasan pajak terkait investasinya pembangunan pabrik polyethylene miliknya.

Pabrik baru dengan investasi mencapai US$ 380 juta tersebut mendapat pengurangan pajak penghasilan perusahaan sebesar 100% untuk 10 tahun pertama sejak produksi komersial.

Selain itu, perusahaan juga mendapat pengurangan 50% untuk 2 tahun setelahnya dan pembebasan pemungutan pajak yang dilakukan pihak ketiga untuk periode 10 tahun.

Erwin Ciputra, Presiden Direktur TPIA menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan atas dukungan berkelanjutan terhadap ekspansi yang dilakukan perusahaan.

"Fasilitas pembebasan pajak mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap industri petrokimia serta upaya kerja sama dengan sektor swasta untuk mendorong investasi dan pertumbuhan," ujarnya dalam keterbukaan informasi, Senin (10/6)

Insentif pajak ini mendukung ekspansi TPIA untuk menambah kapasitas Polyethylene sekitar 400 KT per tahun. Saat ini kapasitas TPIA mencapai 336 KT per tahun sehingga ada peningkatan lebih dari dua kali lipat kapasitas existing.

Pabrik baru tersebut akan memproduksi High Density Polyethylene (HDPE), Linea Low Density Polyethylene (LLDPE) dan Metallocene LLDPE (mLLDPE). Sampai dengan April 2019 progres konstruksi pabrik baru tersebut sudah mencapai 97%.

Pada kuartal IV ditargetkan pabrik baru tersebut akan mulai produksi komersial dan akan meningkatkan total kapasitas produksi Polythylene perusahaan menjadi 736 KT per tahunnya.

"Indonesia saat ini membutuhkan 1,4 juta ton per tahun Polyethylene untuk memenuhi permintaan domestik, di mana 45%-nya masih dipasok oleh impor. Dengan pertumbuhan PDB yang terus berlanjut, permintaan pasar akan terus meningkat," lanjutnya.

Dengan beroperasinya pabrik Polyethylene baru miliknya akan mampu meningkatkan pasokan Polyethylene domestik dan mendukung subtitusi impor. Pada akhirnya juga akan berkontribusi untuk menekan kebutuhan pembayaran valuta asing.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto