KONTAN.CO.ID - BEIJING. China akan memberlakukan Undang-Undang yang mengatur tentang upaya memerangi korupsi lintas batas tahun ini untuk memajukan kerangka hukum nasional yang mengawasi anti korupsi menurut laporan kerja badan legislatif tertinggi yang dirilis pada Senin (9/3/2026).

Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, badan pemerintah di dalam parlemen yang memegang kekuasaan pembuatan undang-undang di China, tidak merinci secara spesifik apa yang akan ditargetkan oleh undang-undang tersebut, tetapi undang-undang tersebut akan menjadi langkah ekspansif untuk memperkuat kampanye anti-korupsi China.

Kepemimpinan China telah melancarkan penindakan anti-korupsi yang luas di berbagai departemen, terutama menargetkan para petinggi militer, dalam kampanye yang diperintahkan Presiden Xi Jinping ketika ia berkuasa pada tahun 2012.

Inovasi Tanpa Henti: Kepemimpinan Huawei di Smartphone Lipat

Baca Juga: Korea Selatan Lakukan Pembatasan Harga BBM untuk Melindungi Ekonomi dari Guncangan

Minggu lalu, Xi menuntut agar militer setia kepada Partai Komunis yang berkuasa dan memberantas korupsi.

Dalam laporan kerja lainnya, Mahkamah Agung Rakyat mengatakan pengadilan China menyelesaikan 22,4% lebih banyak kasus korupsi tahun lalu, yang melibatkan 40.000 individu.

Di antara mereka yang dihukum adalah 57 mantan pejabat manajemen pusat, termasuk mantan Menteri Pertanian Tang Renjian dan mantan sekretaris partai untuk provinsi Hainan, Luo Baoming, menurut laporan tersebut.

Pengadilan China juga memulangkan pejabat korup yang telah melarikan diri ke luar negeri, yang menyebabkan pemulihan keuntungan ilegal sebesar 18,14 miliar yuan ($2,6 miliar).

Pengadilan juga menargetkan bentuk-bentuk korupsi baru, seperti pengaturan untuk pengembalian yang diharapkan, kepemilikan saham yang disepakati, dan korupsi pintu putar antara pejabat dan bisnis, kata laporan itu.

Baca Juga: Harga Emas Melemah Hampir 2% Jelang Tengah Hari Ini, Terseret Penguatan Dolar AS

Badan legislatif tertinggi China juga akan memberlakukan undang-undang yang melindungi hak dan kepentingan warga negara China di luar negeri, merevisi undang-undang untuk bank sentral dan regulasi perbankan, dan memperkuat penelitian tentang legislasi kecerdasan buatan.

Laporan kerja legislatif dan yudisial, yang dipresentasikan pada sesi pleno kedua pertemuan tahunan parlemen yang sedang berlangsung, telah diserahkan untuk dipertimbangkan. 

($1 = 6,9188 yuan China – renminbi)