China Alami Panic Buying Minyak Goreng, Apa Penyebabnya?

KONTAN.CO.ID - Warga di China berbondong-bondong membeli minyak goreng dengan panik (panic buying).

Hal ini terjadi setelah pemerintah mengumumkan penyelidikan tingkat tinggi terhadap keamanan pangan di tengah laporan bahwa kapal tanker yang sebelumnya digunakan untuk mengangkut bahan kimia industri telah diubah fungsinya menjadi angkutan minyak goreng, tanpa dibersihkan terlebih dulu.

Melansir Radio Free Asia, potongan video yang diposting oleh pengguna media sosial di provinsi tengah Henan menunjukkan banyak warga bergegas membeli minyak impor dan minyak hasil perasan tangan di jaringan Supermarket Pangdonglai.

Alhasil, minyak kacang perasan terjual habis pada tanggal 10 Juli di cabang Times Square di kota Xuchang.

“Minyak kacang telah terjual habis, dan minyak bunga matahari hanya bertahan beberapa jam, dan sekarang stoknya akan habis selama seminggu,” kata seorang pembeli dalam sebuah video di media sosial X.

“Masyarakat mengantri di Pangdonglai untuk membeli minyak goreng perasan yang baru datang,” sahut yang lain.

Liu Li, warga kota Zhengzhou di Henan, mengatakan banyak orang sekarang lebih memilih membeli minyak dari pabrik kecil yang menjual minyak perasan.

“Minyak yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan kecil sebenarnya cukup sehat dan ramah lingkungan,” kata Liu kepada RFA Mandarin dalam sebuah wawancara pada hari Jumat.

Pembeli lainnya berebut membeli alat pemeras minyak untuk membuat minyak goreng sendiri di rumah, dengan lebih dari 1.600 postingan terlihat di Xiaohongshu pada hari Jumat dengan topik minyak hasil perasan rumahan.

Beberapa orang mengatakan mereka akan pergi ke Hong Kong untuk mendapatkan minyak goreng.

“Nanti, saya akan naik kereta bawah tanah ke Hong Kong untuk membeli minyak goreng,” tulis salah satu komentar di Douyin, dengan komentar serupa muncul di Xiaohongshu.

Panic buying minyak goreng yang “aman” terjadi setelah Kantor Keamanan Pangan Dewan Negara meluncurkan penyelidikan pada tanggal 9 Juli sebagai tanggapan terhadap laporan di Beijing News, yang memperingatkan bahwa perusahaan yang bertindak secara ilegal dan orang-orang yang bertanggung jawab akan dihukum berat sesuai hukum yang berlaku.