KONTAN.CO.ID - BEIJING. Pemerintah China akan meningkatkan upaya anti-korupsi di perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) dan sektor keuangan. Melansir Reuters yang mengutip kantor berita Xinhua, langkah ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian mereka. 

Mengutip pertemuan politbiro yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping, pernyataan badan pengambil keputusan utama Partai Komunis yang berkuasa tersebut muncul sehari setelah tim inspeksi partai menyelesaikan penyelidikan terhadap puluhan perusahaan milik negara.

"(Kita) perlu...mempromosikan mereka yang tidak berani, tidak bisa, dan tidak ingin (terlibat) dalam korupsi," demikian isi pertemuan politbiro yang dibacakan Xinhua.

“Pertemuan tersebut menekankan bahwa (kita) harus terus meningkatkan...daya saing inti badan usaha milik negara, dan...meningkatkan upaya perusahaan keuangan untuk melayani perekonomian riil dan strategi nasional.”

Baca Juga: Polisi China Tempatkan Bos China Evergrand di Bawah Pengawasan Mereka

Pemerintah China mengalami masa yang penuh gejolak dengan menghilangnya mantan menteri luar negeri Qin Gang dan menteri pertahanan Li Shangfu.

Hilangnya pejabat di China sering kali diikuti dengan pengumuman penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran disiplin. Namun Beijing belum menjelaskan mengapa Qin dan Li tetap tidak terlihat publik.

Qin telah hilang selama tiga bulan dan Li selama satu bulan.

Dengan ketegangan yang terjadi di Taiwan, Laut Cina Selatan, dan kontrol ekspor AS yang menargetkan militer dan sektor teknologi maju China, pemerintahan Xi bakal lebih fokus pada risiko keamanan nasional di dalam partai, pemerintahan, dan industri besar.

Baca Juga: Filipina Minta Nelayannya Tetap Melaut di Wilayah yang Disengketakan dengan China

"Penting untuk...menetapkan mentalitas garis merah dan (keinginan) untuk bertindak ekstrem, mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah dan menyelesaikan risiko-risiko besar, dan dengan tegas menjaga garis keselamatan," kata politbiro seperti dikutip Reuters.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie