KONTAN.CO.ID - BEIJING. Pemerintah China meluncurkan subsidi anak nasional tahunan sebesar 3.600 yuan (sekitar Rp8 juta) per anak hingga usia tiga tahun pada Senin (28/7). Ini sebagai upaya mendorong angka kelahiran yang terus menurun seiring makin sedikitnya anak muda yang memilih menikah dan memiliki anak.

Tingginya biaya pengasuhan dan pendidikan anak, ketidakpastian pekerjaan, serta perlambatan ekonomi menjadi sejumlah alasan utama yang membuat banyak generasi muda China enggan membentuk keluarga.

Menurut kantor berita resmi Xinhua, kebijakan ini akan mulai berlaku tahun ini, termasuk subsidi parsial bagi anak-anak di bawah usia tiga tahun yang lahir sebelum 2025. Kebijakan ini diperkirakan akan menguntungkan lebih dari 20 juta keluarga dengan balita dan bayi.

Mengusahakan Hunian Hijau Bagi Generasi Muda Indonesia

Baca Juga: Pefindo Jalin Kesepakatan Kerja Sama dengan Dua Institusi Asal China

Komisi Kesehatan Nasional dikutip Reuters menyebut rencana ini sebagai kebijakan penting dalam bidang kesejahteraan masyarakat dan subsidi tunai langsung ini akan mengurangi beban biaya melahirkan dan mengasuh anak dalam keluarga.

Jumlah penduduk China tercatat menurun selama tiga tahun berturut-turut hingga 2024. Para ahli memperingatkan tren ini bisa memicu penurunan ekonomi lebih dalam di masa depan. Penurunan ini merupakan dampak dari kebijakan satu anak yang diberlakukan dari tahun 1980 hingga 2015, serta urbanisasi yang pesat.

Dalam dua tahun terakhir, sejumlah provinsi telah memberikan subsidi pengasuhan anak dengan nominal yang bervariasi, mulai dari 1.000 yuan per anak hingga 100.000 yuan, termasuk dalam bentuk bantuan perumahan.

Namun, tidak seperti sebelumnya, subsidi nasional ini akan sepenuhnya didanai oleh pemerintah pusat, bukan oleh pemerintah daerah, demikian menurut Xinhua.

China menghadapi tantangan besar pada dekade mendatang, dengan sekitar 300 juta penduduk diperkirakan memasuki masa pensiun jumlah yang hampir setara dengan seluruh populasi Amerika Serikat.

Baca Juga: CK Hutchison Incar Investor China, Aksi Divestasi Bisnis Pelabuhan US$22,8 Miliar

Pemerintah telah menerapkan serangkaian kebijakan ramah kelahiran sepanjang tahun 2024 untuk menghadapi tantangan demografis tersebut.

Emma Zhang, ahli demografi dan profesor di Universitas Yale menyambut baik langkah pemerintah pusat ini sebagai sinyal komitmen yang lebih kuat, tetapi menilai kebijakan ini masih belum cukup.

"Tanpa investasi struktural yang berkelanjutan, seperti layanan pengasuhan anak yang terjangkau, cuti orang tua, dan perlindungan kerja bagi perempuan, dampak terhadap peningkatan angka kelahiran kemungkinan tetap terbatas," ujar dia, dikutip Reuters