KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Badan pembuat undang-undang utama China telah memberi kekuasaan pada pemimpin Hong Kong John Lee untuk melarang pengacara asing dalam kasus keamanan nasional. Keputusan tersebut menghapus keputusan pengadilan kota yang memicu kekhawatiran atas independensi peradilan di Hong Kong.

Padahal, penggunaan pengacara asing baik oleh jaksa maupun pembela telah lama menjadi bagian dari tradisi negara hukum bekas jajahan Inggris itu.

Langkah tersebut, terjadi setelah pengadilan Hong Kong bulan ini menunda persidangan keamanan nasional terhadap taipan media dan kritikus China Jimmy Lai hingga September, untuk memberikan waktu bagi keputusan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China ( NPCSC).

Telkom Raup Pendapatan Konsolidasi Sebesar Rp150 Triliun pada Tahun 2024

Baca Juga: China akan Meningkatkan Belanja Fiskal pada Tahun 2023 dengan Lebih Tepat Sasaran

Pada bulan November, Lee telah meminta NPCSC untuk mempertimbangkan masalah tersebut setelah serangkaian upaya yang gagal oleh Departemen Kehakiman untuk memblokir seorang pengacara Inggris, Timothy Owen, untuk membela Lai.

Kritikus mengatakan intervensi Beijing dalam kasus hukum penting ini merusak independensi yudisial Hong Kong, setelah panel tiga hakim senior di Pengadilan Banding Terakhir kota itu pada November menolak tawaran pemerintah untuk memblokir Owen untuk mewakili Lai.

Putusan NPCSC mengatakan pengadilan Hong Kong sekarang harus mendapatkan persetujuan dari kepala eksekutif sebelum menerima pengacara asing tanpa kualifikasi lokal untuk menangani kasus keamanan nasional.

Jika pengadilan tidak melakukannya, komite keamanan nasional kota, yang dipimpin oleh kepala eksekutif dan kepala kantor penghubung Beijing, akan membuat keputusan terkait masalah tersebut.

Baca Juga: Taiwan Akan Wajibkan Tes Covid-19 bagi Pendatang dari China

Di bawah undang-undang keamanan nasional, keputusan yang dibuat oleh komite tidak dapat ditentang oleh tinjauan yudisial.

Editor: Noverius Laoli