China Desak Pemantauan WTO yang Lebih Kuat Terhadap Pembatasan Ekspor Chip AS



KONTAN.CO.ID -  BEIJING. China mendesak Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk meneliti pembatasan ekspor teknologi yang dipimpin Amerika Serikat (AS) yang bertujuan untuk membatasi kemampuannya membuat chip canggih.

Perwakilan China mengatakan pada pertemuan WTO minggu ini bahwa Jepang, Belanda dan Amerika Serikat harus melaporkan rencana mereka dan tindakan selanjutnya kepada badan tersebut, yang didesak untuk meningkatkan pengawasan atas masalah tersebut, kata penyiar CCTV, media pemerintah China.

Seorang pejabat perdagangan yang berbasis di Jenewa mengkonfirmasi bahwa China mengangkat masalah ini dan meminta WTO untuk memperkuat pemantauannya selama pertemuan dua hari Dewan Perdagangan Barang yang tegang.


Baca Juga: Korea Selatan Bakal Menyalip China Untuk Investasi Peralatan Produsen Chip di 2024

AS sebelumnya mengatakan tindakannya terkait dengan alasan keamanan nasional dan tidak boleh ditinjau oleh WTO.

Pekan lalu, tanpa menentukan China sebagai target, Jepang mengatakan akan membatasi ekspor 23 jenis peralatan manufaktur semikonduktor, langkah yang sejalan dengan pembatasan Washington yang diumumkan Oktober lalu.

Itu terjadi setelah Belanda mengatakan bahwa bulan lalu mereka juga berencana membatasi ekspor serupa, seperti dari ASML Holding NV, yang mendominasi pasar untuk sistem litografi yang digunakan untuk membuat sirkuit menit chip.

Langkah ketiga negara itu untuk mengekang ekspor chip ke China "melanggar prinsip keadilan dan transparansi WTO", kata CCTV.

Penyiar negara tersebut tidak memberikan perincian tentang tanggapan WTO atas pernyataan China tersebut.

Baca Juga: AS Tambahkan Puluhan Perusahaan China ke Daftar Hitam Perdagangan

China menanggapi tindakan AS tahun lalu dengan keluhan ke WTO yang mengatakan tindakan AS tidak konsisten dengan pasal yang mengatur perdagangan antara negara-negara anggota, sebuah catatan perselisihan di situs web WTO menunjukkan.

Pada saat itu, Washington mengatakan langkah-langkah tersebut menyangkut masalah keamanan nasional "tidak rentan untuk ditinjau atau dapat diselesaikan" oleh penyelesaian sengketa WTO.

Editor: Noverius Laoli