China Dongkrak Industri Chip Domestik, Dana US$ 143 Miliar Siap Digelontorkan



KONTAN.CO.ID - HONG KONG. China sedang mengerjakan proyek dengan nilai lebih dari 1 triliun yuan (US$ 143 miliar) untuk industri semikonduktornya, tiga sumber mengatakan, dalam langkah besar menuju swasembada chip dan untuk melawan langkah AS yang bertujuan memperlambat kemajuan teknologinya.

Beijing berencana meluncurkan salah satu paket insentif fiskal terbesarnya selama lima tahun, terutama sebagai subsidi dan kredit pajak untuk meningkatkan produksi semikonduktor dan kegiatan penelitian di dalam negeri, kata sumber tersebut.

Rencana yang menurut sumber bisa dilaksanakan paling cepat kuartal pertama tahun depan.

Baca Juga: Pemerintah Undang AS Investasi Semi Konduktor

Sebagian besar bantuan keuangan akan digunakan untuk mensubsidi pembelian peralatan semikonduktor domestik oleh perusahaan China, terutama pabrik fabrikasi semikonduktor, atau fab, kata dua sumber tersebut.

Perusahaan semacam itu akan berhak atas subsidi 20 persen dari biaya pembelian, kata ketiga sumber tersebut.

China memiliki prioritas kebijakan yang dinyatakan untuk mengembangkan industri chip yang independen.

Rencana dukungan fiskal datang setelah Presiden AS Joe Biden pada bulan Agustus menandatangani undang-undang penting untuk memberikan US$ 52,7 miliar dalam bentuk hibah untuk produksi dan penelitian semikonduktor AS serta kredit pajak untuk pabrik chip yang diperkirakan bernilai US$ 24 miliar.

Dengan paket insentif, Beijing bertujuan untuk meningkatkan dukungan bagi perusahaan chip China untuk membangun, memperluas atau memodernisasi fasilitas domestik untuk fabrikasi, perakitan, pengemasan, serta penelitian dan pengembangan, kata sumber tersebut.

Baca Juga: Jumlah pekerja di raksasa teknologi China turun, tapi di industri semikonduktor naik

Rencana terbaru Beijing juga mencakup kebijakan pajak preferensial untuk industri semikonduktor negara itu, kata mereka.

Sumber menolak disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang berbicara kepada media.

Kantor Informasi Dewan Negara tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Editor: Handoyo .