KONTAN.CO.ID - HONG KONG. China telah menghapus kebijakan batasan pinjaman bagi pengembang properti. Aturan yang dikenal sebagai kebijakan tiga garis merah ini sebelumnya memicu krisis utang sektor properti, yang kemudian menghantam ekonomi China. Menurut laporan
Reuters, mengutip pemberitaan
China Real Estate Business, media yang dikelola Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan China, kebijakan tiga garis merah tersebut pada dasarnya telah berakhir. Tiga garis merah tersebut merujuk pada tiga batasan yang tidak boleh dilampaui pengembang jika ingin mendapat pinjaman baru. Ketiganya yakni batasan rasio utang terhadap kas, batasan rasio utang terhadap aset, dan batasan rasio utang terhadap ekuitas. Aturan tersebut diberlakukan sejak 2020.
Baca Juga: Dorong Permintaan Domestik, China Merilis Rencana Kerja untuk Mengerek Konsumsi Jasa Menurut sumber pengembang kepada
Reuters, aturan tersebut tampaknya telah dilonggarkan sebelum tahun ini. Tapi, para analis juga mengatakan, tantangan pendanaan untuk industri yang masih sangat bermasalah ini akan terus berlanjut, bahkan tanpa adanya batasan tersebut. Selain itu,
Reuters melaporkan, mengutip sumber yang mengetahui masalah ini, pihak berwenang juga mengizinkan bank memberikan perpanjangan hingga lima tahun untuk pinjaman bagi proyek properti tertentu. Langkah ini diambil untuk membantu meringankan tekanan pembiayaan pada sektor properti Ide di balik kebijakan tiga garis merah tersebut adalah untuk mengekang para pelaku sektor ini agar tidak membuat pinjaman tanpa batas. Tetapi kebijakan tersebut malah menjadi bumerang hingga menyebabkan krisis likuiditas sejak pertengahan 2021, dan banyak pengembang gagal membayar utang mereka.
Baca Juga: AstraZeneca Siap Gelontorkan US$ 15 Miliar di China Hingga 2030 Salah satunya China Evergrande, yang dulunya merupakan pengembang terbesar di negara itu. Perusahaan ini sekarang dalam proses likuidasi. Selain itu ada Country Garden, yang baru-baru ini menyelesaikan restrukturisasi utang luar negerinya. China Vanke, pengembang peringkat atas lainnya yang sedang menghadapi masalah, baru-baru ini mendapatkan persetujuan kreditur untuk menunda beberapa pembayaran, sehingga mencegah potensi gagal bayar. Kemerosotan di sektor properti, yang dulunya menyumbang sekitar seperempat dari produk domestik bruto (PDB) China, telah menghantam perekonomian dengan keras. Kepercayaan pembeli rumah dan investor merosot karena banyak apartemen yang belum selesai dibangun.
Baca Juga: China Mencatat Rekor Suhu Terpanas di 2025 Liu Shui, analis China Index Holdings, sebuah perusahaan analisis real estat, mengatakan, aturan tiga garis merah tersebut tidak lagi memenuhi tujuan yang dimaksud, mengingat perubahan dalam industri. “Para pengembang telah meninggalkan model ekspansi berbasis utang dan tidak lagi memprioritaskan skala di atas segalanya, melainkan fokus pada pengembangan berkualitas tinggi," kata Liu.
Analis Citi mengatakan dalam riset, penghapusan kebijakan tersebut kemungkinan tidak akan membawa masuknya dana baru ke sektor ini. Alasannya, sebagian besar pengembang swasta masih bergulat dengan perpanjangan atau restrukturisasi utang. "Meskipun demikian, kami melihat langkah ini sebagai sinyal yang mungkin menunjukkan bahwa pengurangan utang dan kapasitas sektor properti telah tercapai, dari segi sentimen," tambah analis Citi.
