KONTAN.CO.ID - BEIJING. Pada Kamis (27/6/2024), Kementerian Perdagangan China mengatakan, pihaknya berharap negosiasi dengan Uni Eropa akan menghasilkan solusi yang dapat diterima bersama mengenai tarif awal kendaraan listrik (EV) China. Tarif ini dijadwalkan mulai berlaku pada 4 Juli 2024 mendatang.

Melansir Reuters yang mengutip laporan media pemerintah China, Beijing ingin Uni Eropa membatalkan rencana penerapan pembatasan tersebut.

Namun, Brussels telah menjelaskan bahwa mereka mengharapkan China untuk melakukan pembicaraan teknis yang akan diadakan minggu ini dengan peta jalan untuk mengatasi subsidi yang merugikan pada industri kendaraan listrik jika ingin ada hasil yang dinegosiasikan.

China telah lama menolak tuduhan subsidi yang tidak adil, dengan mengatakan bahwa perkembangan industri kendaraan listriknya adalah hasil dari keunggulan teknologi, pasar, dan rantai pasokan industri.

“Saat ini, tim kerja kedua belah pihak sedang menjalin komunikasi yang erat dan meningkatkan konsultasi mereka,” kata He Yadong, juru bicara Kementerian Perdagangan China, pada konferensi pers rutin.

Baca Juga: Uni Eropa dan China Bersiap Membicarakan Rencana Pengenaan Tarif Kendaraan Listrik

Dia menambahkan, “Diharapkan Uni Eropa dan China akan bekerja ke arah yang sama… dan mencapai solusi yang dapat diterima bersama untuk menghindari peningkatan perselisihan perdagangan yang berdampak buruk pada hubungan ekonomi dan perdagangan China-Uni Eropa.” 

Kementerian Perdagangan juga mengatakan pihaknya telah menerima dan meninjau materi yang diserahkan atas nama industri produk elektronik China mengenai penyelidikan hambatan perdagangan Uni Eropa.

Mengingatkan saja, mengutip Yahoo News yang melansir Euronews, kendaraan listrik buatan China dijual di seluruh blok dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan kompetitor mereka di Eropa. 

Baca Juga: Aksi Balas Perang Dagang, Ini Produk Eropa yang Jadi Target China

Hal ini merupakan sebuah kesenjangan yang dihubungkan oleh Brussel dengan bantuan keuangan (subsidi) yang diberikan oleh pemerintah China kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie