KONTAN.CO.ID - BEIJING. Para pembuat undang-undang tingkat tinggi China pekan ini mulai meninjau rancangan undang-undang (RUU) antikorupsi lintas batas. RUU ini bertujuan memperkuat perangkat hukum negara untuk mengejar, memulangkan, dan menghukum pejabat yang diduga korup yang saat ini berada di luar negeri.

Mengutip Reuters, Rabu (26/8/2026), Partai Komunis yang berkuasa telah menyerukan pengesahan undang-undang ini dalam pertemuan penting pada tahun 2024, dan langkah ini dipuji oleh media pemerintah sebagai hal yang memiliki "kepentingan strategis". 

Undang-undang tersebut akan membantu "mencegah dan menghukum korupsi lintas batas serta memperdalam kerja sama antikorupsi internasional," demikian dilaporkan kantor berita pemerintah Xinhua pada hari Selasa, mengutip sidang Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional yang sedang berlangsung.

Baca Juga: China Bersiap Menghadapi Hujan Lebat Akibat Badai

Rancangan undang-undang biasanya melalui tiga tahap pembahasan terpisah oleh badan legislatif tertinggi—yang sidangnya umumnya diadakan setiap dua bulan—sebelum diajukan untuk pemungutan suara. 

Kemungkinan dibutuhkan waktu setidaknya beberapa bulan sebelum RUU tersebut resmi menjadi undang-undang.

Presiden China Xi Jinping telah melancarkan salah satu tindakan keras terhadap korupsi yang paling luas dalam sejarah modern Tiongkok sejak berkuasa pada tahun 2012. Kampanye ini telah menjerat pejabat senior partai, pemerintah, dan militer, serta jutaan orang dalam birokrasi China yang luas telah diperiksa dengan berbagai tingkat intensitas.

Pihak berwenang juga menyatakan komitmen mereka untuk melacak dan memulangkan mereka yang telah meninggalkan negara tersebut.

Menurut data resmi, lebih dari 3.000 mantan pejabat Partai Komunis dan pemerintah telah dipulangkan ke China dari sekitar 120 negara terkait dugaan korupsi sejak Beijing meluncurkan operasi yang disebut "Operation Sky Net" pada tahun 2015.

Baca Juga: IMF: Ekonomi Global Mampu Hadapi Guncangan Energi, Kekhawatiran Fiskal Jadi Sorotan

Data tersebut juga menyebutkan bahwa sekitar US$ 10 miliar dana hasil kejahatan telah berhasil dipulihkan dalam proses tersebut. Lembaga nasional pemberantas korupsi juga memuat daftar "Red Notice" di situs webnya—yang berisi 100 buronan paling dicari yang diduga merupakan birokrat dan pegawai negara yang terlibat dalam kasus korupsi besar—di mana sebagian besar dari mereka diduga melarikan diri ke Amerika Serikat dan Kanada. 

Pihak berwenang menyatakan tahun lalu bahwa 62 orang di antaranya telah dipulangkan ke China.

Namun, sejumlah pemerintah asing dan kelompok hak asasi manusia telah menyuarakan kekhawatiran bahwa operasi tertentu untuk memulangkan buronan Tiongkok dari luar negeri melibatkan pengawasan tanpa izin, pelecehan, dan pemaksaan, sembari mengabaikan prosedur hukum dan ekstradisi yang resmi.