KONTAN.CO.ID - Pemerintah China menyatakan penolakan keras atas keputusan pemerintah Inggris yang menasionalisasi British Steel. Beijing menilai langkah tersebut merugikan kepentingan perusahaan China dan berpotensi mengurangi kepercayaan investor untuk berinvestasi di Inggris.
Baca Juga: Startup AI China Moonshot Rilis Kimi K3, Klaim Model AI Terbuka Terbesar di Dunia Kementerian Perdagangan China dalam pernyataannya pada Jumat (17/7/2026) mengatakan, pihaknya "dengan tegas menentang" dan "sangat tidak menyetujui" keputusan pemerintah Inggris mengambil alih British Steel. China juga mendesak Inggris memberikan perlakuan yang adil kepada perusahaan-perusahaan asal China yang beroperasi di negara tersebut. Sehari sebelumnya, pemerintah Inggris resmi menasionalisasi British Steel dengan mengambil alih sepenuhnya perusahaan baja yang merugi itu. Sebelumnya, British Steel dimiliki oleh produsen baja asal China, Jingye Group. Langkah tersebut diambil pemerintah Inggris untuk menjaga keberlangsungan industri baja domestik yang dinilai strategis bagi perekonomian dan keamanan nasional.
Baca Juga: Qatar Berhasil Cegat Serangan Rudal di Tengah Memanasnya Konflik AS-Iran Menurut Kementerian Perdagangan China, pemerintah Inggris telah mengambil alih perusahaan tersebut secara paksa serta mengabaikan kontribusi Jingye terhadap perekonomian dan masyarakat Inggris. Beijing menilai keputusan itu telah merugikan hak dan kepentingan sah Jingye, sekaligus melemahkan kepercayaan perusahaan-perusahaan China untuk menanamkan modal di Inggris.
China menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan mendukung perusahaan-perusahaan China dalam melindungi hak-hak mereka. Selain itu, Beijing mendesak pemerintah Inggris memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perlindungan Investasi China-Inggris (China-UK Investment Protection Agreement).
Baca Juga: Wow! Jersey Pele di Final Piala Dunia 1958 Laku Rp 88,2 Miliar Meski demikian, Kementerian Perdagangan China tidak menjelaskan langkah konkret yang akan ditempuh untuk melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan China terkait kebijakan nasionalisasi tersebut.
