KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah Kedutaan Besar (Kedubes) China di Indonesia yang mengirimkan surat kepada Pemerintah Indonesia terkait kebijakan Harga Patokan Ekspor (HPE) nikel menuai sorotan. Kritikan terhadap tata kelola regulasi ini dinilai menjadi sinyal kuatnya posisi tawar investor Negeri Tirai Bambu tersebut di dalam negeri. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet menilai, aksi diplomatik ini tergolong tidak biasa dalam praktik hubungan antarnegara.
"Dari sisi diplomatik, langkah Kedubes Tiongkok mengirim surat langsung ke menteri teknis memang melampaui praktik yang lazim. Keberatan terkait kebijakan ekonomi biasanya disampaikan melalui kanal resmi antarnegara atau Kementerian Luar Negeri, bukan lewat pendekatan langsung ke kementerian sektoral. Ini memberi sinyal bahwa investor Tiongkok merasa memiliki posisi tawar yang sangat kuat di sektor nikel Indonesia," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (17/5/2026).
Baca Juga: Tren Wisata Bergeser, Kunjungan Wisatawan RI ke Singapura Capai 2,4 Juta, Secara ekonomi politik, Yusuf melihat fenomena ini merupakan dampak dari ketergantungan pembiayaan hilirisasi yang belum merata. "Kondisi ini sebenarnya konsekuensi dari struktur investasi yang terlalu terkonsentrasi. Ketika mayoritas smelter nikel bergantung pada modal Tiongkok, maka pengaruh mereka terhadap arah kebijakan otomatis membesar. Ini menjadi efek samping dari hilirisasi yang berhasil menarik investasi besar, tetapi belum diimbangi diversifikasi sumber pendanaan," jelasnya. Meski demikian, Yusuf tidak menampik bahwa subtansi keberatan yang diajukan oleh pihak China mengenai kepastian hukum memiliki dasar yang kuat. "Namun kalau bicara substansi, sebagian kritik mereka sebenarnya valid. Keluhan soal minimnya konsultasi publik dan perubahan HPE yang sulit diprediksi sejalan dengan prinsip
good regulatory practice. Perubahan aturan yang mendadak memang menyulitkan pelaku industri dalam menyusun perencanaan biaya dan kontrak jangka panjang. Jadi problem utamanya bukan pada isi kritiknya, melainkan cara penyampaiannya yang terkesan menekan," imbuhnya. Guna menjaga wibawa sekaligus iklim investasi, Yusuf berpandangan agar pemerintah mengambil langkah responsif namun tetap tegas tanpa bersikap defensif. "Karena itu, respons pemerintah perlu seimbang. Di level diplomatik, pemerintah perlu menegaskan bahwa kebijakan SDA adalah ranah kedaulatan nasional. Tetapi di level domestik, pemerintah juga perlu memperbaiki tata kelola regulasi, misalnya lewat mekanisme konsultasi publik yang lebih transparan dan masa transisi kebijakan yang lebih jelas. Dengan begitu, pemerintah tidak terlihat tunduk, tetapi juga tidak defensif terhadap kritik yang memang relevan," tutur Yusuf.
Lebih lanjut, sebagai solusi jangka panjang untuk menjaga iklim bisnis nasional, Yusuf menegaskan pemerintah harus segera merombak peta jalan investasi hilirisasi agar tidak didominasi oleh satu negara saja.
Baca Juga: Harga Avtur Mendaki, INACA Sambut Positif Aturan Baru Fuel Surcharge Maskapai "Yang paling penting sebenarnya adalah mempercepat diversifikasi investor. Selama hilirisasi terlalu bergantung pada satu negara, persoalan bargaining seperti ini akan terus berulang. Jadi isu utamanya bukan sekadar surat dari kedubes, melainkan struktur industri kita yang masih terlalu terkonsentrasi," pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
