China Klaim Terima Ribuan Serangan Siber dari Filipina pada 2023



KONTAN.CO.ID - Sebuah perusahaan keamanan siber China pada hari Selasa (6/2) melaporkan, ribuan serangan siber terhadap China terdeteksi pada tahun 2023. Penelusuran alamat IP berakhir pada sejumlah pengguna di Filipina.

Global Times, mengutip laporan perusahaan Antiy Technology Group, mengatakan bahwa sebagian besar serangan dinyatakan gagal.

"Faktanya, China adalah korban terbesar serangan siber. Kami menemukan bahwa sebagian serangan siber berasal dari dua kelompok peretas non-pemerintah dari Filipina bernama Anonymous Philippines dan critzone," kata Li Baisong, wakil direktur komite teknis Antiy Technology Group.


Baca Juga: China Mendanai Proyek Infrastruktur Luar Negeri US$ 50 Miliar Tahun 2023

Laporan tersebut muncul setelah sebelumnya Filipina menuduh China telah melancarkan serangan siber terhadap pemerintah dan pejabat Filipina.

Mengutip Reuters, seorang pejabat kementerian informasi dan komunikasi dari Filipina menuduh China berada di balik operasi peretasan yang menargetkan situs web dan sistem email pemerintah Filipina.

Merespons klaim tersebut, juru bicara kedutaan besar China di Filipina pada hari Senin (5/2) mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengutuk keras tuduhan dan spekulasi tidak berdasar tersebut.

Baca Juga: Informasi Diplomatik Rahasia Jepang Bocor Akibat Serangan Siber dari China Tahun 2020

"Pemerintah China secara konsisten menentang dan dengan tegas memerangi segala bentuk serangan siber sesuai dengan hukum, tidak mengizinkan negara atau individu mana pun untuk terlibat dalam aktivitas ilegal seperti serangan siber di wilayah China atau menggunakan infrastruktur China," ungkap juru bicara tersebut, dikutip Global Times.

Beberapa waktu lalu, Jepang melaporkan adanya kebocoran data diplomatik penting akibat serangan siber yang datang dari China pada tahun 2020.

Kepada Kyodo, seorang sumber pemerintahan mengatakan, Jepang mendeteksi serangan skala besar dan kebocoran saluran telegram diplomatik selama periode pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe.