KONTAN.CO.ID - BEIJING. Pemerintah China melalui Kementerian Perdagangan pada Jumat mengumumkan larangan ekspor barang dual-use ke tujuh entitas di Eropa. Langkah ini diambil sebagai respons atas dugaan keterlibatan perusahaan-perusahaan tersebut dalam penjualan senjata ke Taiwan.

Dalam pernyataannya, Kementerian Perdagangan China menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan yang masuk daftar kontrol ekspor tersebut kini langsung berada di bawah pembatasan perdagangan.

Taiwan, yang diklaim sebagai bagian dari wilayah China oleh Beijing, selama ini sebagian besar memperoleh persenjataan dari Amerika Serikat. Sementara itu, negara-negara Eropa belum menjual peralatan militer besar seperti jet tempur ke Taiwan selama sekitar tiga dekade, karena khawatir memicu ketegangan dengan Beijing.

Baca Juga: AS Longgarkan Aturan Ganja, Picu Perubahan Besar Industri Senilai US$47 Miliar

Di antara entitas yang terdampak adalah perusahaan pertahanan Jerman Hensoldt AG serta produsen senjata Belgia FN Browning. Keduanya disebut oleh otoritas Tiongkok telah terlibat dalam penjualan senjata atau kerja sama yang dianggap “berkolusi dengan Taiwan”.

Barang dual-use sendiri merupakan produk, perangkat lunak, atau teknologi yang dapat digunakan untuk keperluan sipil sekaligus militer, termasuk beberapa material tanah jarang yang penting untuk produksi drone dan semikonduktor.

Kementerian Perdagangan China juga menegaskan bahwa organisasi dan individu asing dilarang mentransfer atau menyediakan barang dual-use yang berasal dari Tiongkok kepada tujuh entitas tersebut. Seluruh aktivitas terkait diminta dihentikan segera.

Meski demikian, Beijing menyatakan bahwa kebijakan ini tidak ditujukan untuk mengganggu hubungan dagang normal antara Tiongkok dan Eropa. “Entitas Uni Eropa yang patuh aturan tidak perlu khawatir,” ujar juru bicara kementerian.

Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian sanksi Tiongkok terhadap perusahaan pertahanan asing yang menjual senjata ke Taiwan. Sebelumnya, Beijing juga telah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah perusahaan pertahanan Amerika Serikat setelah pengumuman paket penjualan senjata ke Taiwan senilai US$ 11 miliar.

Pemerintah Taiwan sendiri menegaskan bahwa hanya rakyat pulau tersebut yang berhak menentukan masa depan mereka, menolak klaim kedaulatan Tiongkok atas wilayahnya.