KONTAN.CO.ID - CHINA membantah tuduhan bahwa mereka melakukan serangan siber besar-besaran terhadap raksasa teknologi Microsoft. Amerika Serikat (AS) dan negara Barat lainnya menuduh China meretas Microsoft Exchange, yang adalah kanal surat elektronik yang digunakan banyak perusahaan di seluruh dunia.

"AS telah mengerahkan sekutunya untuk melakukan kritik yang tidak masuk akal terhadap China mengenai masalah keamanan siber," kata Juru Bicara Kementerian Luar negeri China, Zhao Lijian dikutip dari BBC pada Selasa (20/7).

Beberapa negara lain yang bergabung dengan AS dalam menuduh China dalam melakukan aktivitas siber berbahaya adalah Inggris, Uni Eropa, Selandia Baru, dan Australia. Hal ini termasuk dengan tuduhan peretasan Microsoft.

Baca Juga: China rilis kereta maglev berkecepatan 600 km/jam, kendaraan darat tercepat di Bumi

Sistem Microsoft Exchange mendukung email perusahaan besar, bisnis kecil, dan badan publik di seluruh dunia. Peretasan itu memengaruhi setidaknya 30.000 organisasi.

Dikutip dari BBC, Microsoft menyalahkan kelompok spionase dunia maya China karena mengeksploitasi kerentanan di Microsoft Exchange, yang memungkinkan peretas mengakses kotak masuk email dari jarak jauh.

Kelompok, yang dikenal sebagai Hafnium, ditemukan oleh Threat Intelligence Centre Microsoft disponsori negara dan beroperasi di luar China

Sumber keamanan Barat mengatakan, Hafnium mendapatkan pengetahuan sebelumnya bahwa Microsoft berencana untuk menangani kerentanan, dan membagikannya dengan kelompok lain yang berbasis di China untuk mengeskploitasinya selagi mereka bisa.

Presiden AS Joe Biden mengatakan, pemerintah China mungkin tidak melakukan serangan itu sendiri, tetapi melindungi mereka yang melakukannya, bahkan mungkin mengakomodasi mereka yang mampu melakukan peretasan itu.

Baca Juga: China catat kasus harian tertinggi COVID-19 sejak Januari, ini penyebabnya

Departemen Kehakiman AS pada hari Senin (19/7) mengumumkan tuntutan pidana terhadap empat peretas yang terkait dengan Kementerian Keamanan Negara China.

Dikatakan mereka terkait dengan kampanye jangka panjang yang menargetkan pemerintah dan entitas asing di sektor-sektor utama di setidaknya belasan negara.

Editor: Yudho Winarto