KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menanggapi perpanjangan kebijakan bea masuk antidumping (BMAD) yang diberlakukan China terhadap produk baja nirkarat asal Indonesia. Apindo menyayangkan langkah proteksi tersebut, meski menilai kebijakan ini bukanlah hal baru.

Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional Apindo, Didit Ratam, menyatakan bahwa kebijakan ini sejatinya merupakan perpanjangan dari aturan yang telah berlaku sejak 2019, sehingga bukan sinyal memburuknya hubungan dagang antara Indonesia dan China.

"Pada prinsipnya kami menyayangkan bentuk proteksi apa pun yang dilakukan terhadap produk Indonesia. Namun ini merupakan sebuah perpanjangan yang artinya bukan sesuatu yang baru. Dengan kata lain, bukan suatu perburukan hubungan dagang antara Indonesia dan China," kata Didit kepada Kontan, Kamis (3/7).

TKMKB Jadi Garda Depan Penguatan Mutu dan Efisiensi JKN

Didit menilai, dampak langsung dari perpanjangan BMAD ini akan dirasakan oleh pelaku industri baja nirkarat di dalam negeri. Pasalnya, kebijakan ini membuat harga baja nirkarat asal Indonesia menjadi kurang kompetitif di pasar China.

Baca Juga: Bea Masuk Anti Dumping Baja Nirkarat Indonesia Diperpanjang China, Ini Kata Kemendag

"BMAD ini membuat harga baja nirkarat kita jadi kurang kompetitif, sehingga beberapa produsen terpaksa menghentikan produksi karena pasar ekspornya menurun," lanjutnya.

Meski begitu, Apindo mendorong penyelesaian masalah ini melalui jalur diplomasi. Menurut Didit, pendekatan diplomasi merupakan solusi terbaik untuk menyikapi masalah dagang dengan negara sahabat seperti China.

"Untuk masalah seperti ini, kami memandang mekanisme diplomasi tetap menjadi jalan terbaik untuk mencari solusi," tegasnya.

Lebih lanjut, Didit memastikan perpanjangan BMAD ini tidak akan mempengaruhi proyek hilirisasi komoditas lainnya di Indonesia. Ia menekankan bahwa kebijakan ini sifatnya spesifik untuk produk baja nirkarat yang saat ini memang tengah mengalami overcapacity secara global.

"Kami tidak khawatir hal ini mempengaruhi proyek-proyek hilirisasi lainnya. Ini terbatas pada produk turunan nikel, yang memang sedang kelebihan pasokan global karena siklus permintaan dunia yang melemah," ujarnya.

Didit menambahkan, kondisi ini lebih banyak disebabkan oleh melambatnya perekonomian global yang berdampak pada penurunan permintaan baja nirkarat di berbagai negara, bukan semata-mata karena kebijakan China saja.

Baca Juga: PP Presisi (PPRE) Bayar Pokok dan Bunga Obligasi Rp 107 Miliar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News