KONTAN.CO.ID - BEIJING. Pemerintah China akan melakukan relaksasi pajak sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan ekonominya. Pajak penghasilan untuk perusahaan kecil rencananya akan dipangkas dari semula 25% menjadi 20%.

Sementara rencana ujicoba penerapan pajak properti yang lebih luas juga akan ditunda karena kebijakan itu dikhawatirkan akan membuat pasar properti sebagai mesin pertumbuhan ekonomi semakin merosot.

"Perusahaan kecil akan dikenakan pajak penghasilan yang lebih rendah sejak awal 2022 hingga akhir 2024," kata Kementerian Keuangan China, dikutip dari Reuters, Sabtu (19/3).

Baca Juga: China Tunda Uji Coba Perluasan Pajak Properti, Ini Penyebabnya

Untuk memperoleh keringanan tersebut, ada beberapa syarat yang harus mereka penuhi. Diantaranya, penghasilan yang kena pajak tahunan tidak boleh melebihi 3 juta yuan dengan aset di bawah 50 juta yuan. Lalu perusahaan hanya memiliki kurang dari 300 karyawan.

Perdana Menteri China Li Keqiang telah berjanji untuk memberikan pemotongan pajak dan potongan harga sebesar 2,5 triliun yuan tahun ini untuk membantu meredam perlambatan ekonomi.

Seperti diketahui, perusahaan di China menyumbang kontribusi besar bagi negara ini. Tercatat 80% pekerjaan perkotaan berasal dari perusahaan - perusahaan kecil.

Sementara terkait uji coba pajak properti sudah mendapat lampu hijau dari Badan legislatif tertinggi China pada Oktober lalu. Shanghai dan Chongqing memperkenalkan retribusi pada pemilik rumah tertentu pada tahun 2011.

Beberapa kota sudah mulai melakukan studi awal menjelang rencana ekspansi. Kota tenggara Xiamen menyebutkan pekerjaan persiapan untuk pajak baru dalam bahan dari biro statistik yang dirilis pada akhir Januari.

Tetapi Kementerian Keuangan mengatakan, rencana uji coba itu belum memiliki timing yang tepat tahun ini.

Baca Juga: Setelah Lebih dari Setahun, China Daratan Kembali Melaporkan Kematian Karena Covid-19

Stabilitas ekonomi merupakan prioritas utama pemerintah menjelang kongres Partai Komunis dua kali satu dekade yang akan digelar pada musim gugur ini. Itu merupakan momentum bagi Presiden Xi Jinping untuk mengamankan masa jabatan memimpin partai Komunis untuk periode ketiga lima tahunan.

Namun, keputusan itu juga akan menunda langkah reformasi yang dimaksudkan untuk memajukan program kemakmuran bersama untuk mengurangi ketidaksetaraan.

Pasar kondominium China sebetulnya telah terhenti saat pemerintah memberlakukan pembatasan ketat pada pinjaman properti. Harga rata-rata kondominium baru di 70 kota besar turun dari bulan ke bulan selama enam bulan berturut-turut hingga Februari.

Pajak properti selanjutnya dapat menekan permintaan, memperlambat pembangunan perumahan dan membebani perekonomian.

Editor: Yudho Winarto