KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Dugaan pelanggaran HAM oleh China terhadap komunitas Muslim Uighur masih jadi pembahasan panas di PBB. Pihak China sendiri menilai bahwa semua tuduhan adalah kebohongan dan sarat dengan muatan politis.

China menerima tekanan bertubi-tubi dari puluhan negara di PBB pada hari Kamis (21/10) atas tuduhan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur. Tekanan tersebut ditanggapi sinis oleh utusan China di PBB.

Dalam sebuah pernyataan resmi, yang dibacakan oleh Duta Besar Prancis untuk PBB Nicolas de Riveria kepada komite HAM Majelis Umum, 43 negara menyuarakan keprihatinan tentang meningkatnya laporan pelanggaran HAM yang meluas dan sistematis.

Dilansir dari Reuters, laporan tersebut mengatakan bahwa China saat ini masih menahan lebih dari 1 juta orang di kamp konsentrasi. Para tahanan disebut mengalami berbagai bentuk penindasan yang jelas melanggar HAM.

Baca Juga: Bertekad membela Taiwan, Biden tak ingin ada perang dingin dengan China

"Laporan mendokumentasikan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, sterilisasi paksa, kekerasan berbasis gender dan seksual, dan pemisahan paksa anak-anak," ungkap pernyataan tersebut.

Pihak China tentunya masih menolak semua tuduhan tersebut. Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, menyebut kamp-kamp itu sebagai fasilitas pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme agama.

Zhang justru menyerang balik laporan tersebut dengan mengatakan bahwa semuanya sengaja disusun atas dasar politis. Bahkan, ia juga menyinggung AS dan negara lain karena menutupi pelanggaran HAM di negara mereka sendiri.

"Tidak peduli berapa kali diulang, kebohongan tetaplah kebohongan. Anda menggunakan HAM sebagai dalih untuk manuver politik, untuk memprovokasi konfrontasi," ungkap Zhang.

Baca Juga: Inggris peringatkan China, penerbangan ke zona pertahanan Taiwan bisa picu konflik

Konfrontasi kepada China dari sebagian besar negara Barat memang kerap terjadi di Majelis Umum PBB di New York dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. Biasanya, tekanan-tekanan tersebut dimotori oleh AS.

Kepala Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) Michelle Bachelet telah merundingkan akses ke Xinjiang sejak September 2018. Pada bulan Juni, Bachelet berharap agar persyaratan kunjungan ke Xinjiang disetujui oleh China secepatnya. 

Ke depannya, Bachelet berharap UNHRC bisa secara langsung memeriksa kondisi kamp-kamp Muslim Uighur di China agar semua laporan bisa disusun dengan tepat.

Selanjutnya: Penerbangan dibatalkan, sekolah ditutup saat China memerangi wabah COVID-19 baru