KONTAN.CO.ID - China menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 4,5%-5%, sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi 5% tahun lalu. Penurunan tipis ini dinilai memberi ruang bagi Beijing untuk mendorong reformasi, termasuk mengurangi kelebihan kapasitas industri dan menyeimbangkan kembali struktur ekonomi. Target tersebut tercantum dalam laporan resmi pemerintah yang akan dipaparkan di parlemen pada pembukaan sidang tahunan, Kamis (5/3/2026), melalui pidato Perdana Menteri Li Qiang.
Baca Juga: Reli Dolar AS Tertahan Kamis (5/3) Pagi, Euro dan Mata Uang Lain Bernapas Lega Bersamaan dengan itu, China juga merilis Rencana Lima Tahun ke-15. Seperti telah diperkirakan, pemerintah berjanji meningkatkan investasi di bidang inovasi, industri teknologi tinggi, dan riset ilmiah, serta mendorong peningkatan “signifikan” konsumsi rumah tangga sebagai porsi dari produk domestik bruto (PDB), meski tanpa angka spesifik. Ketergantungan pada Ekspor Komitmen tersebut menunjukkan kekhawatiran Beijing bahwa lemahnya permintaan domestik membuat ekonomi terbesar kedua dunia terlalu bergantung pada ekspor. Namun, pemerintah juga tampak enggan meninggalkan strategi peningkatan kapasitas industri, yang selama ini memberi China posisi kuat dalam rantai pasok global di tengah rivalitas dengan Amerika Serikat dan sekutunya.
Baca Juga: Australia dan Kanada Teken Kesepakatan Baru Mineral Kritis, Perkuat Aliansi G7 Sejumlah ekonom menilai target yang lebih rendah memberi fleksibilitas bagi pemerintah untuk menjalankan reformasi struktural. Namun, mereka mengingatkan bahwa langkah ini tidak serta-merta menandakan perubahan besar dari model pertumbuhan berbasis produksi. Analis di Mercator Institute for China Studies (MERICS) menyebut janji peningkatan konsumsi sebagai “kosong”, dengan alasan kepemimpinan China masih meyakini dukungan besar terhadap industri strategis lebih sesuai dengan kepentingan nasional di era persaingan kekuatan besar. “Seimbang secara rapuh seperti sekarang, kebijakan ekonomi China akan terus secara sistematis lebih menguntungkan perusahaan dibanding rumah tangga,” tulis analis MERICS. Stimulus Relatif Stabil Dari sisi stimulus fiskal, China merencanakan defisit anggaran sebesar 4% dari PDB, relatif sama dengan tahun lalu. Kuota penerbitan obligasi khusus pemerintah pusat ditetapkan tetap sebesar 1,3 triliun yuan (sekitar US$188,49 miliar), sementara pemerintah daerah sebesar 4,4 triliun yuan.
Baca Juga: Morgan Stanley Pangkas 2.500 Pekerja Meski Pendapatan Bank Cetak Rekor, Mengapa? Pemerintah juga berjanji menaikkan pensiun bulanan minimum sebesar 20 yuan per orang dan subsidi asuransi kesehatan dasar bagi warga pedesaan nonpekerja sebesar 24 yuan. Selain itu, anggaran pendidikan akan ditingkatkan, subsidi pengasuhan anak diperluas, dan rumah sakit publik direformasi. Larry Hu, kepala ekonom China di Macquarie memperkirakan, kebijakan fiskal akan disesuaikan secara fleksibel tergantung kinerja ekonomi dalam beberapa bulan ke depan. “Jika ekspor tetap kuat, mereka mungkin mentoleransi lemahnya konsumsi domestik. Sebaliknya, jika ekspor melemah, stimulus domestik akan ditingkatkan untuk mempertahankan target PDB,” ujarnya. Tantangan Reformasi Struktural Mantan penasihat bank sentral Liu Shinjin sebelumnya memperingatkan bahwa surplus perdagangan China yang mencapai US$1,2 triliun tahun lalu mencerminkan bukan hanya daya saing manufaktur yang meningkat, tetapi juga lemahnya konsumsi domestik. Ia menekankan perlunya pergeseran dari ketergantungan lama pada investasi dan ekspor menuju model yang digerakkan inovasi dan konsumsi. Namun, ia mengakui bahwa hambatan struktural dan institusional membuat peningkatan konsumsi sulit dicapai dalam jangka pendek.
Baca Juga: Apakah Serangan AS ke Iran Legal? Ini Penjelasan Para Pakar Hukum Dunia Reaksi dunia usaha terhadap putusan pengadilan tertinggi China tahun lalu yang menyatakan penghindaran pembayaran jaminan sosial sebagai tindakan illegal menjadi contoh tantangan implementasi reformasi. Banyak perusahaan, yang tertekan oleh lemahnya permintaan domestik, tarif, utang tinggi, dan perang harga akibat kelebihan kapasitas, justru mencari cara meminimalkan kewajiban pembayaran, bahkan dengan memangkas upah. Alicia Garcia-Herrero, kepala ekonom Asia-Pasifik di Natixis menyebut, kondisi tersebut menyoroti ketegangan inti dalam reformasi struktural Beijing. “Masalah konsumsi yang tidak memadai sangat terkait dengan faktor struktural dan institusional, sehingga tidak realistis untuk sepenuhnya menyelesaikannya dalam waktu singkat. Namun, membiarkannya tanpa penanganan juga bukan pilihan,” ujarnya.
