KONTAN.CO.ID - BEIJING. Pemerintah China mendorong reformasi sistem penjualan rumah dengan mengarahkan pemerintah daerah untuk meningkatkan penjualan hunian yang telah selesai dibangun. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi risiko proyek mangkrak sekaligus melindungi hak pembeli rumah.
Baca Juga: Korban Banjir Nepal-China Tembus 552 Orang, Operasi Penyelamatan Dilanjutkan Pedoman tersebut diterbitkan pada Jumat (28/8/2026) dan meminta pemerintah daerah mendorong pergeseran dari sistem penjualan presale atau rumah yang dijual sebelum proyek selesai menuju penjualan unit yang telah rampung. Kantor berita Xinhua melaporkan, pemerintah daerah diminta mempercepat penjualan rumah yang telah selesai untuk “secara mendasar mencegah risiko kegagalan serah terima dan melindungi hak serta kepentingan sah pembeli rumah”. Selama beberapa dekade, pengembang properti China mengandalkan sistem presale, yakni menjual rumah sebelum pembangunan selesai. Dana dari pembeli kemudian digunakan untuk mendukung model bisnis pengembang yang bertumpu pada utang dan perputaran proyek yang cepat. Namun, model tersebut menghadapi tekanan berat setelah pasar properti China mengalami krisis pada 2021. Saat itu, pemerintah meluncurkan kampanye untuk mengendalikan utang sektor properti yang membuat banyak pengembang mengalami kesulitan likuiditas dan sejumlah proyek terhenti.
Baca Juga: Vietnam Dorong Qualcomm dan Samsung Perbesar Investasi AI dan Semikonduktor Sistem
presale kemudian menjadi sumber keresahan sosial. Pembeli rumah melakukan protes dan sebagian mengancam menghentikan pembayaran cicilan KPR untuk proyek yang belum selesai. Sejumlah proyek bahkan masih mangkrak lebih dari lima tahun setelah krisis properti dimulai. Kondisi tersebut diperparah oleh gagal bayar utang sejumlah pengembang, termasuk China Evergrande, yang sebelumnya merupakan salah satu pengembang properti terbesar di China. Sistem Lama Dinilai Tak Lagi Sesuai Menurut Xinhua, sistem penjualan rumah lama yang sangat bergantung pada presale dan perputaran proyek secara cepat dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi industri properti China saat ini. Pemerintah menilai perubahan tersebut membutuhkan reformasi sistem penjualan sekaligus penguatan pengawasan terhadap dana hasil penjualan presale. Dalam pedoman terbaru, proyek yang masih diperbolehkan menggunakan sistem presale harus memenuhi persyaratan tertentu. Salah satunya, bangunan individual dalam proyek tersebut harus telah mencapai tahap struktur atas atau
topped out sebelum dapat dijual melalui mekanisme presale.
Baca Juga: Selat Hormuz Kembali Dibuka? Iran Siapkan Syarat untuk Pulihkan Jalur Pelayaran Meski demikian, pemerintah memberikan kelonggaran bagi sejumlah proyek yang telah memperoleh izin pembangunan sebelum aturan baru tersebut diberlakukan. Reformasi sistem penjualan rumah ini menjadi bagian dari upaya Beijing untuk menstabilkan sektor properti yang telah menjadi salah satu sumber tekanan terbesar terhadap perekonomian China dalam beberapa tahun terakhir. Dengan mendorong penjualan rumah yang telah selesai dibangun dan memperketat pengawasan dana presale, pemerintah China berharap dapat mengurangi risiko proyek tidak terselesaikan sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pasar properti.
