KONTAN.CO.ID - BEIJING. Mulai akhir tahun ini, China akan melarang penggunaan kurikulum asing untuk taman kanak-kanak hingga sekolah menengah. Tiongkok juga melarang kepemilikan sekolah swasta oleh pihak asing.

Dewan Negara China hari ini, Senin (17/5), mengumumkan undang-undang baru yang menghentikan pengajaran kurikulum asing di sekolah, dari taman kanak-kanak hingga kelas sembilan (K-9).

Dillansir dari Reuters, peraturan ini akan mulai berlaku pada 1 September mendatang. Larangan atas entitas asing di dunia pendidikan ini merupakan salah satu langkah yang China ambil untuk memperketat kendali atas sektor pendidikan dan wacana publik yang tumbuh cepat.

Secara perinci, undang-undang baru itu menyebutkan, anggota dewan direksi atau badan pembuat keputusan lainnya di sekolah swasta K-9 harus berkewarganegaraan China dan wajib menyertakan perwakilan dari regulator.

Aturan kepemilikan tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Promosi Pendidikan Swasta yang terbit pada Jumat (14/5) pekan lalu.

Baca Juga: Pertumbuhan produksi industri China melambat pada April

Aturan tegas pemerintah China ini bertujuan untuk menekan ledakan dalam industri bimbingan belajar privat, yang dinilai memberikan tekanan pada anak-anak sekolah. Harapannya, langkah ini juga bisa meningkatkan angka kelahiran negara dengan menurunkan biaya hidup keluarga.

Populasi China tumbuh selama 10 tahun hingga 2020 pada laju paling lambat dalam beberapa dekade, meningkatkan kekhawatiran angkatan kerja yang semakin berkurang.

Biaya hidup di kota-kota besar, dengan pendidikan terhitung sebagian besar, telah menghalangi pasangan untuk memiliki anak. Aturan baru akan berusaha membatasi biaya yang dikenakan oleh perusahaan untuk bimbingan belajar privat.

Melalui undang-undang pendidikan baru, Pemerintah China bisa dengan lebih mudah mengawasi pola pengajaran serta biaya pendidikan agar tidak terlalu membebani masyarakat.

Kemudahan akses pendidikan yang diawasi negara diharapkan bisa menurunkan ketakutan orang tua untuk memiliki dan menyekolahkan anak.

Selanjutnya: WHO: Jam kerja yang panjang adalah pembunuh