KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Minat investor yang tertarik untuk ikut membangun Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kalimantan Timur, melebihi ekspektasi. 

Dari forum jajak pasar atau market sounding yang digelar Otorita IKN bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Djakarta Theater, Selasa (18/10/2022) malam, minat untuk berinvestasi mencapai 25 kali lebih banyak dari kapasitas yang tersedia. Hal ini semakin memantapkan upaya pembangunan IKN. 

“Dapat saya sampaikan pada hari ini, kami telah over-subscribed. Jumlah investor yang menyatakan minat untuk berinvestasi di kawasan ini sudah mencapai 25 kali lebih banyak dari kapasitas yang tersedia,” ungkap Kepala OIKN Bambang Susantono. 

Pada tahap awal OIKN akan memprioritaskan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Area utama yang akan dibangun adalah bagian utara dari kawasan ini, seluas 921 hektar. 

Baca Juga: Otorita IKN Ungkap Potensi Investasi Sektor Komersial Hingga Esensial

Untuk menampung tingginya minat investasi, Bambang menjelaskan bahwa peluang investasi masih terbuka di 8 (delapan) zona lain di Nusantara. 

Salah satu investor yang sudah menyatakan komitmen investasinya adalah Ciputra Group. Mereka berencana mengembangkan kawasan seluas 300 hektar.

Komitmen ini dilontarkan langsung oleh Managing Director Ciputra Group yang juga Ketua Kelompok Kerja IKN Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Budiarsa Sastrawinata saat jajak pasar. 

Jajak pasar yang diikuti sekitar 500 investor potensial tersebut dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). 

Direktur Keuangan Ciputra Group Tulus Santoso membenarkan komitmen perusahaannya untuk ikut membangun kawasan yang disebut Jokowi sebagai masa depan Indonesia itu. 

Baca Juga: REI: Pengembang Asing Ramai-Ramai Melirik Proyek IKN

"Ya kami berkomitmen secara general. Detail rencananya masih kami hitung," ujar Tulus kepada Kompas.com, Rabu (19/10/2022). 

Termasuk rancangan induk atau masterplan kawasan pengembangan, jumlah dan jenis properti serta fasilitas yang akan dibangun (perumahan, komersial, pusat perbelanjaan, fasilitas pendidikan, dan lain-lain).

Meski telah memberikan komitmen investasi, namun untuk realisasinya perusahaan masih harus menunggu peraturan pemerintah (PP) beserta regulasi pelengkap lainnya sebagai aturan turunan dari payung hukum IKN yakni Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 

Editor: Noverius Laoli