KONTAN.CO.ID-JAKARTA Kebijakan pemerintah yang berencana mengubah skema pajak pertambahan nilai (PPN) untuk transaksi produk emas perhiasan dinilai berpotensi mengubah perilaku pelaku usaha dan struktur bisnis di sektor tersebut.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, perubahan tarif yang hanya dikenakan di tingkat pabrikan dan penghapusan pungutan PPN di tingkat konsumen dapat menimbulkan dampak lanjutan yang perlu diantisipasi pemerintah.

"Pajak bisa mengubah perilaku atau proses bisnis dari suatu industri atau sektor. Jika tarif ke konsumen dikenakan sebesar 0%. Pertanyaanya adalah, apakah produsen dapat atau memungkinkan menjual ke konsumen langsung?," kata Fajry kepada Kontan.co.id, Minggu (26/10).

Ide Bisnis Buntung? Langganan Business Insight Biar Makin Untung

Baca Juga: Menteri PKP Minta Pengembang Konstruksi Melantai di Bursa

Ia menjelaskan, perkembangan teknologi dan digitalisasi memungkinkan pabrikan atau produsen emas perhiasan untuk menjual langsung ke konsumen tanpa melalui pedagang perantara. 

Jika hal itu terjadi, maka konsumen akan cenderung membeli langsung ke pabrikan karena transaksi tersebut tidak dikenakan PPN.

Dampaknya, menurut Fajry, bisa cukup signifikan bagi struktur pasar. Pedagang perhiasan emas tradisional bisa kehilangan pelanggan karena harga produk dari pabrikan menjadi lebih kompetitif akibat tidak dikenakan PPN 3%.

"Konsumen akan membeli langsung ke pabrikan karena tarifnya 0% dibandingkan ke pedagang yang harus kena 3%. Kalau sudah begitu, pemerintah akan kehilangan penerimaan sedangkan para pedagang terpaksa gulung tikar," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencananya untuk mengubah skema PPN terhadap transaksi produk emas perhiasan.

Purbaya berencana langsung mengenakan tarif PPN sebesar 3% di tingkat pabrikan maupun dari pabrikan ke pedagang emas. Sedangkan pungutan yang ditingkat konsumen akan ditiadakan.

Baca Juga: Aturan Baru Prabowo, Pemda Hingga BUMN Bisa Dapat Pinjaman APBN untuk Infrastruktur

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News