KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerimaan pajak tampaknya semakin jauh dari target. Untuk itu pemerintah berupaya melakukan extra effort mengejar pendapatan terbesar negara tersebut. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, kantor pajak perlu melakukan pengawasan kepada wajib pajak (WP) badan maupun WP OP dengan cara jemput bola. Menurutnya, DJP perlu memaksimalkan Surat Permintaan Penyelesaian atas Data/Keterangan (SP2DK) dengan persuasi dan negosiasi kepada WP.
Baca Juga: Penerimaan pajak terancam tidak mencapai target, Kemenkeu lakukan extra effort Diharapkan langkah pendekatan personal tersebut dapat membuat WP membayar pajak lebih cepat. Prastowo mengimbau SP2DK yang sudah disebar ke WP perlu dihimbau untuk menyelesaikan tanggung jawabnya lebih cepat dengan mengedepankan solusi yang saling menguntungkan Namun demikian, Prastowo menilai jika WP yang dikejar sudah melunasi tagihan pajaknya lebih cepat daripada waktu yang ditentukan, maka sekiranya diberikan insentif berupa kompensasi penghapusan sanksi administrasi. Dengan adanya persuasi dan negosiasi antara kantor pajak dan WP akan menimbulkan kenyamanan bagi WP dan lebih efektif serta efisien bagi otoritas perpajakan. Baca Juga: Tak lagi bakar uang, kini E-commerce bisa mencatat laba “Sehingga tidak perlu pemeriksaan lebih lanjut ke WP, kecuali memang terdapat WP yang bandel apa boleh buat,” kata Prastowo kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10). Di sisi lain, setoran pajak dalam sembilan bulan terakhir ini tampaknya masih tipis. Sehingga potensi shortfall kemungkinan kian melebar dari target pemerintah sebelumnya. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Lucky Alfirman menyampaikan penerimaan pajak sampai dengan September belum moncer.
