Citi Pangkas Target Bitcoin dan Ethereum, Legislasi AS Jadi Penghambat



KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Citigroup memangkas proyeksi harga 12 bulan untuk bitcoin dan ethereum, dengan alasan lambatnya kemajuan legislasi di AS yang mempersempit peluang munculnya katalis regulasi yang diharapkan dapat mendorong permintaan berbasis ETF dan adopsi institusional yang lebih luas.

Kemajuan legislasi terkait struktur pasar kripto di AS terhenti di Senat, dengan peluang pengesahan Clarity Act menurun akibat perbedaan pendapat mengenai aturan stablecoin serta semakin sempitnya waktu persetujuan pada 2026.

Perusahaan pialang Wall Street tersebut menurunkan proyeksi harga bitcoin 12 bulan menjadi US$ 112.000 dari sebelumnya US$ 143.000, dan proyeksi ethereum menjadi US$ 3.175 dari US$ 4.304.


Baca Juga: Serangan Udara di Kabul Picu Saling Tuding Afghanistan–Pakistan, Ratusan Tewas

“Pendorong regulasi akan mendorong adopsi dan arus dana lebih lanjut, namun jendela peluang untuk legislasi di AS tahun ini semakin menyempit,” ujar strategis Citi, Alex Saunders, dalam catatan pada Senin.

Citi menyatakan bahwa dalam skenario makro resesi, harga bitcoin dapat turun hingga US$ 58.000 dan ethereum ke US$ 1.198. Sementara dalam skenario optimistis (bull case), yang didorong oleh permintaan investor akhir yang lebih kuat, bitcoin bisa mencapai US$ 165.000 dan ethereum US$ 4.488.

Terakhir, bitcoin diperdagangkan di sekitar US$ 74.298,11 dan ethereum di sekitar US$ 2.345,51 pada pukul 14.50 WIB hari Selasa.

“ETH akan sangat sensitif terhadap metrik aktivitas pengguna, yang belakangan ini melemah, namun tren stablecoin dan tokenisasi dapat meningkatkan minat dan penggunaan,” tambah Citi.

Peluang pengesahan undang-undang kripto juga dapat semakin mengecil jika Partai Demokrat memperoleh tambahan kursi di Kongres AS pada pemilu paruh waktu November, mengingat para legislator Demokrat masih terpecah dalam hal pembaruan aturan federal untuk mengakomodasi kripto.

Agar dapat lolos, RUU tersebut membutuhkan dukungan setidaknya tujuh senator Demokrat. Sejumlah anggota Demokrat mendorong agar terdapat klausul yang melarang pejabat publik memperoleh keuntungan dari usaha kripto isu yang mencuat seiring sorotan terhadap proyek World Liberty Financial milik keluarga Donald Trump. 

Baca Juga: Thailand Jajaki Impor Minyak Mentah Rusia, Targetkan Harga Solar Tetap Terkendali

Para analis menilai hal ini dapat mengurangi kemungkinan Presiden AS tersebut menandatangani RUU menjadi undang-undang. “Bitcoin kemungkinan akan bergerak dalam rentang tertentu sambil menunggu perkembangan legislasi, dengan level sekitar US$ 70.000 menjadi level penting yang mencerminkan harga sebelum pemilu AS,” kata Citi.

Beberapa legislator lain juga menyerukan agar RUU tersebut mencakup aturan anti pencucian uang yang lebih ketat.