KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan proyek hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether (DME) masih menjadi bagian dari strategi pemenuhan energi nasional. Proyek tersebut akan berjalan beriringan dengan pengembangan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif substitusi liquefied petroleum gas (LPG).

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, mengatakan kelanjutan proyek DME saat ini masih dalam tahap kajian investasi. Adapun pengelolaan investasi proyek hilirisasi tersebut berada di bawah pertimbangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Setahu saya itu masih jadi investasi yang dipertimbangkan oleh Danantara, ya," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Menurut Erani, salah satu proyek DME bahkan telah memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking. Sementara itu, menguatnya pembahasan mengenai pemanfaatan CNG belakangan ini dinilai tidak terlepas dari dinamika perhatian publik dan media.

"Kan kemarin sudah ada satu lokasi (groundbreaking), kan? Ya, kalau CNG naik dan turunnya kan tergantung pemberitaan teman-teman di sini. Kalau diberitakan naik, kalau (tidak) turun gitu," imbuhnya.

Baca Juga: IPC Terminal Petikemas Catat Pertumbuhan Positif di Awal Trwiulan II-2026

Erani menjelaskan, dari sisi teknis dan implementasi, Kementerian ESDM berperan dalam mengusulkan kebijakan serta regulasi pendukung. Namun, keputusan terkait eksekusi proyek komersial akan bergantung pada pertimbangan investasi Danantara.

"Kalau kita kan mengusulkan, ya. Cuma apakah itu dieksekusi atau tidak, Danantara yang ngerti," katanya.

Pemerintah sejak awal merancang diversifikasi energi alternatif ini untuk menjangkau seluruh sektor, mulai dari industri hingga masyarakat umum. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG sekaligus menekan beban subsidi energi yang selama ini membebani anggaran negara.

"Ya, semuanya. Kan kita kepengen LPG yang untuk subsidi segala macam berkurang jumlahnya, ya industri, ya masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, Erani menilai pengurangan impor LPG tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis energi substitusi seperti CNG. Pasalnya, produksi LPG domestik saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20% dari total kebutuhan nasional.

Baca Juga: Bahlil Ungkap Uji Coba CNG 3 Kg Dilakukan di China dan RI

"Saya kira kan enggak mungkin itu akan bisa diselesaikan hanya dengan CNG, kan? Masih ada bauran macam-macam. LPG pun kita juga produksi sekitar 20% dari kebutuhan. Bukan kita enggak bisa produksi LPG, tapi memang jumlahnya terbatas," tuturnya.

Karena itu, pemerintah tetap membuka peluang pengembangan berbagai teknologi substitusi gas, termasuk DME dan CNG, guna memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.

"Jadi LPG ada, masih terus kita produksi, kemudian nanti ada CNG itu, terus nanti ada DME dan beberapa kemungkinan-kemungkinan lain harus dibuka opsi-opsinya. Makin kita ada variasi dan ada sumber-sumber yang banyak bagus buat kemandirian," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News