KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto masih optimistis defisit Anggaran Belanja dan Penerimaan Negara (APBN) 2026 dapat dijaga di bawah level 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) apabila melakukan efisiensi. Adapun pada tahun ini, defisit APBN ditargetkan 2,68% dari PDB. Sebagaimana diketahui, anggaran belanja pemerintah berpotensi bengkak imbas harga minyak global mengalami peningkatan akibat perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS). Pemerintah harus merogoh kocek tambahan apabila harga minyak melampaui asumsi di level US$ 70 per barel. Prabowo membeberkan, pemerintah harus melakukan penghematan sebagaimana yang sudah dilakukan di beberapa negara.
Ia mencontohkan, Pakistan sudah menganggap kondisi ini sebagai krisis, bahkan seolah-olah sama seperti pandemic Covid-19 terjadi.
Baca Juga: Surplus APBD Rp 110 Triliun di Awal 2026, Tanda Belanja Daerah Masih Tertahan? Untuk melakukan penghematan, Pakistan mengeluarkan kebijakan agar pekerja melakukan
work from home (WFH) untuk semua kantor Pemerintah maupun swasta. 50% bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja dipotong hanya menjadi empat hari. Pakistan bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR. Serta semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah. Selain itu, Pakistan juga memotong semua ketersediaan BBM untuk semua kementerian, dan mewajibkan 60% kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan pada setiap saat. Kemudian mereka menghentikan semua belanja AC, belanja kendaraan, belanja mebel dari semua lembaga pemerintahan. “Ini hanya contoh. Maksud saya, ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya dua hingga tiga tahun kita akan sangat kuat. Tapi tetap kita harus hemat konsumsi,” tutur Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna, Jumat (13/3/2026). Dengan melakukan penghematan, ia optimis defisit APBN akan sesuai target atau kita tidak tambah. Bahkan ia bercita-cita agar Indonesia tidak memiliki defisit. Ia menyatakan bahwa sasaran pemerintah adalah mewujudkan APBN yang seimbang. karena hal tersebut dinilai paling ideal dan masih memungkinkan untuk dicapai. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pemerintah harus tetap mewaspadai berbagai persoalan kebocoran dan ketidakefisienan. Menurutnya praktik seperti
under invoicing atau penagihan yang tidak sesuai atau lebih rendah, serta manipulasi administratif masih terjadi dan nilainya cukup besar sehingga menimbulkan kebocoran yang signifikan. Lebih lanjut, Prabowo membeberkan, langkah tersebut diperkirakan dapat mengurangi kebocoran hingga sekitar 40% dari total pengeluaran pemerintah. Ia meminta agar hal tersebut dibahas lebih lanjut, termasuk oleh para menteri koordinator, dalam beberapa hari ke depan untuk dipertimbangkan secara matang. Ia juga mengingatkan bahwa pada masa pandemi Covid-19 pemerintah pernah berhasil melakukan berbagai langkah efisiensi, termasuk penerapan kerja dari rumah yang turut menghemat konsumsi bahan bakar minyak dalam jumlah besar. “Beberapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran,” ungkapnya.
Selain itu, ia menilai pengurangan hari kerja serta berbagai langkah penghematan lainnya juga perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya efisiensi. “Bahwa kita walaupun merasa aman, tidak panik, tapi kita juga tidak boleh terlalu lengah. Kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemudian paling jelek. Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah,” tandasnya.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Perpu Darurat Defisit Melebar, Pajak Ditunda, BLT Energi Lanjut Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
