KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai, pemerintah perlu mewaspadai tiga tekanan utama dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kuartal IV-2026.

"Yang paling perlu diwaspadai pada kuartal IV adalah tiga tekanan yang muncul bersamaan, yaitu kebutuhan penerbitan SBN yang menumpuk, biaya bunga yang terkunci untuk jangka panjang, dan kredibilitas fiskal yang sedang diuji," ujar Yusuf kepada Kontan, Minggu (11/10/2026).

Untuk diketahui, hingga September 2026, pemerintah sudah melakukan penarikan utang baru melalui penerbitan SBN neto yang mencapai Rp 497,5 triliun atau 62,2% dari target Rp 799,5 triliun. Artinya, pemerintah masih harus memenuhi kebutuhan penerbitan SBN neto sekitar Rp 302 triliun dalam tiga bulan terakhir tahun ini, atau rata-rata Rp 100 triliun per bulan.

Menurut Yusuf, kebutuhan tersebut belum memperhitungkan pembiayaan kembali atau refinancing utang yang jatuh tempo. Tekanan pembiayaan juga meningkat lantaran realisasi pinjaman neto masih minus Rp 3,2 triliun, jauh dari target positif Rp 32,7 triliun.

Dengan kondisi tersebut, ketergantungan pemerintah terhadap pasar SBN semakin besar, justru ketika kebutuhan kas negara biasanya meningkat menjelang akhir tahun.

Yusuf mengatakan, pemerintah memang masih memiliki ruang untuk mengatur waktu penerbitan SBN sesuai kondisi pasar. Namun, fleksibilitas tersebut terbatas karena penundaan penerbitan berpotensi membuat kebutuhan pembiayaan semakin terkonsentrasi dalam waktu singkat.

Baca Juga: Yield SBN Masih Tinggi, Hati-hati Biaya Berutang Baru Pemerintah Bisa Membengkak

Kondisi ini dapat mengurangi keleluasaan pemerintah dalam menentukan tenor maupun tingkat imbal hasil atau yield SBN yang ditawarkan kepada investor.

Selain kebutuhan penerbitan yang besar, Yusuf menyoroti kenaikan biaya utang pemerintah. Saat ini, yield SBN tenor 10 tahun mencapai 7,24%, atau sekitar 34 basis poin di atas asumsi APBN 2026 sebesar 6,9%.

Berdasarkan sensitivitas Kementerian Keuangan, setiap kenaikan yield sebesar 0,1 poin persentase berpotensi menambah beban bunga sekitar Rp 1,9 triliun. Dengan selisih yield saat ini terhadap asumsi APBN, tambahan beban bunga diperkirakan mencapai Rp 6,5 triliun.

Namun, menurut Yusuf, risiko yang lebih besar bukan hanya tambahan beban bunga pada tahun berjalan. Penerbitan SBN dengan yield tinggi akan mengunci biaya bunga tersebut selama tenor obligasi.

Sebagai gambaran, yield SBN tenor 10 tahun pada akhir 2025 masih berada di sekitar 6,03%. Dengan perbandingan tersebut, setiap penerbitan SBN tenor 10 tahun senilai Rp 100 triliun pada yield saat ini berpotensi menambah biaya bunga sekitar Rp 1,2 triliun per tahun dibandingkan penerbitan pada tingkat yield akhir tahun lalu.

Apabila seluruh sisa kebutuhan penerbitan SBN neto sebesar Rp 302 triliun diterbitkan pada kondisi serupa, tambahan biaya bunga secara ilustratif dapat mencapai sekitar Rp 3,7 triliun per tahun.

"Jadi, tekanan pasar hari ini akan menjadi beban APBN selama bertahun-tahun," kata Yusuf.

Di sisi eksternal, Yusuf menilai pergerakan yield SBN domestik masih rentan terhadap perubahan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury, arus modal asing, serta pergerakan nilai tukar rupiah.

Meski porsi kepemilikan investor asing di pasar SBN hanya sekitar 12,97% per akhir Agustus 2026, transaksi investor asing tetap berpengaruh terhadap pembentukan harga di pasar surat utang domestik.

Ketika yield US Treasury tenor 10 tahun berada di sekitar 4,8%, selisih imbal hasil dengan SBN Indonesia hanya sekitar 240 basis poin. Menurut Yusuf, selisih tersebut relatif terbatas jika dibandingkan dengan risiko nilai tukar rupiah yang berada di sekitar Rp 17.855 per dollar AS dan risiko fiskal Indonesia.

Baca Juga: Pembiayaan SBN Tahun 2027 Naik, Pemerintah Perlu Jaga Yield dan Likuiditas

Dalam kondisi tersebut, yield SBN berpotensi bergerak kembali ke kisaran 7,25% hingga 7,50% apabila harga minyak tetap tinggi, yield US Treasury bertahan, dan kebutuhan pembiayaan pemerintah meningkat.

Meski demikian, Yusuf menilai risiko terbesar tetap berasal dari kredibilitas kebijakan fiskal pemerintah.

Pasalnya, pasar turut mencermati prospek defisit yang meningkat, tekanan harga minyak yang berpotensi mendorong defisit mendekati batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), serta pernyataan pemerintah sebelumnya yang membuka kemungkinan defisit melampaui batas tersebut.

Menurut Yusuf, apabila muncul sinyal bahwa pemerintah akan melampaui batas defisit 3% PDB atau kembali mempertimbangkan pembiayaan bersama Bank Indonesia, investor berpotensi meminta premi risiko yang lebih tinggi untuk memegang SBN Indonesia.

Ia menilai risiko tersebut lebih sulit dipulihkan dibandingkan tekanan eksternal. Pemerintah memang tidak dapat mengendalikan yield US Treasury maupun harga minyak dunia, tetapi masih memiliki kendali untuk menjaga konsistensi kebijakan fiskal.

Jika ketidakpastian justru bersumber dari kebijakan domestik, kenaikan yield SBN tidak lagi sekadar mencerminkan perubahan kondisi global, tetapi juga dapat menunjukkan berkurangnya kepercayaan pasar terhadap pengelolaan fiskal pemerintah.

Dampak Ke Penyaluran Kredit

Kenaikan yield SBN juga berpotensi memengaruhi penyaluran kredit perbankan kepada sektor swasta.

Yusuf menjelaskan, ketika SBN menawarkan imbal hasil di atas 7%, perbankan memiliki insentif lebih besar untuk menempatkan dana pada surat utang pemerintah dibandingkan menyalurkannya sebagai kredit.

Selain menawarkan imbal hasil yang menarik, SBN juga memiliki profil risiko yang relatif lebih rendah.

"Akibatnya, pemerintah bersaing dengan sektor swasta dalam memperebutkan likuiditas," ujar Yusuf.

Baca Juga: Komposisi Penerbitan SBN 2027 Meningkat, Pemerintah Disebut Perlu Waspadai Risikonya

Menurut Yusuf, kondisi tersebut perlu diwaspadai ketika konsumsi rumah tangga masih lemah dan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) berada di level 5,75%.

Dunia usaha masih menghadapi biaya kredit yang tinggi, sementara perbankan memiliki alternatif penempatan dana pada SBN dengan imbal hasil yang menarik. Hal ini menyebabkan pembiayaan APBN yang semakin mahal berpotensi menekan pertumbuhan kredit dan menghambat pemulihan ekonomi.

Untuk meredakan tekanan tersebut, Yusuf menilai pemerintah dapat memanfaatkan saldo kas secara terukur agar kebutuhan penerbitan SBN tidak terkonsentrasi dalam waktu singkat.

Pemerintah juga perlu memperluas basis investor domestik dan ritel agar pembiayaan negara tidak terlalu sensitif terhadap perubahan arus modal asing.

"Namun, langkah yang paling penting adalah memberikan kepastian bahwa defisit APBN tetap berada dalam batas 3% PDB dan pembiayaan oleh bank sentral tidak menjadi pilihan," ujar Yusuf.

Menurut Yusuf, kepastian tersebut diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor dan menahan kenaikan premi risiko di pasar SBN.

Tanpa jangkar fiskal yang kredibel, setiap lelang SBN pada kuartal IV-2026 berpotensi menjadi ujian kepercayaan pasar. Pada akhirnya, kenaikan biaya akibat hilangnya kepercayaan tersebut dapat membebani APBN dalam jangka panjang.

Baca Juga: Kemenkeu Ungkap Alasan Yield SBN Diprediksi Tetap Terkendali hingga Akhir 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News