KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Krakatau Osaka Steel tidak berdiri sendiri, melainkan mencerminkan tekanan struktural yang tengah dihadapi sektor manufaktur nasional.

Menurutnya, fenomena PHK yang terjadi saat ini merupakan rangkaian tekanan yang saling berkaitan di sektor riil, bukan peristiwa yang berdiri sendiri.

“Kita tidak sedang melihat kasus per kasus, tetapi satu rangkaian tekanan yang saling terhubung di sektor riil dan industri manufaktur,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (5/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Periklindo Sambut Positif Rencana Insentif Kendaraan Listrik, Minta Kepastian Skema

Ia menjelaskan, meski penutupan Krakatau Osaka Steel memiliki faktor spesifik di tingkat perusahaan, penyebab utamanya bersifat umum dan juga dialami oleh banyak industri lain.

Faktor tersebut antara lain tingginya biaya energi, bahan baku yang kurang kompetitif, tekanan impor barang murah, serta melemahnya permintaan domestik.

“Kombinasi ini tidak unik. Di tekstil, gelombang PHK sudah muncul sejak 2023. Di plastik, petrokimia, sampai komponen otomotif, polanya sama,” jelasnya.

Yusuf menilai akar persoalan terletak pada struktur industri nasional. Harga gas industri yang relatif tinggi dibanding negara pesaing serta terbukanya pasar domestik terhadap produk impor murah membuat daya saing industri dalam negeri tertekan.

Di sisi lain, permintaan domestik belum cukup kuat untuk menjadi penopang utama pertumbuhan industri.

Baca Juga: Brantas Abipraya Percepat Proyek Sekolah Rakyat di Kalimantan dan Minahasa

Akibatnya, ketika ada pabrik yang berhenti beroperasi, hal tersebut merupakan konsekuensi dari tekanan yang telah berlangsung lama.

Meski demikian, ia menilai dampak PHK saat ini belum memasuki fase ekstrem. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan RI, jumlah pekerja terdampak PHK mencapai sekitar 8.389 orang per April 2026.

“Angka ini memang meningkat, tetapi belum bisa disebut gelombang besar. Respons perusahaan juga masih cenderung hati-hati,” katanya.

Banyak perusahaan, lanjutnya, masih memilih langkah efisiensi seperti menahan rekrutmen atau mengurangi jam kerja sebelum mengambil keputusan PHK secara formal.

Dari sisi sektor, tekanan paling besar terjadi pada industri dengan margin tipis dan bersentuhan langsung dengan barang impor, seperti tekstil dan alas kaki.

Baca Juga: Margin Kilang Minyak dan Integrasi Hilir di Singapura Menopang Kinerja BRPT

Sementara sektor seperti makanan dan minuman relatif masih lebih tahan karena memiliki daya dukung permintaan yang lebih stabil.

Selain itu, kenaikan biaya logistik akibat harga bahan bakar non-subsidi juga turut mempersempit ruang perusahaan dalam menjaga margin usaha.

Secara makro, indikator industri menunjukkan adanya perubahan tren.

Pada kuartal I-2026, sektor manufaktur masih berada dalam fase ekspansi, tercermin dari Indeks Kepercayaan Bisnis Manufaktur (IKBM) di level 51,37 dan Purchasing Managers’ Index (PMI) di atas 50.

Namun, pada April 2026, PMI turun ke 49,1 yang menandakan kontraksi.

“Jadi bukan data yang saling bertentangan, tetapi perubahan kondisi dari akhir kuartal pertama ke awal kuartal kedua,” ujarnya.

Terkait kebijakan, Yusuf menekankan sejumlah langkah yang perlu segera dilakukan pemerintah untuk menahan laju PHK.

Baca Juga: Ancol dan Kebun Raya Siapkan Jurus Dongkrak Kunjungan pada Kuartal II 2026

Pertama, pengendalian arus impor agar industri dalam negeri memiliki ruang bersaing yang lebih sehat.

Kedua, penurunan biaya produksi, terutama energi dan suku bunga, yang menjadi komponen utama struktur biaya industri.

Ketiga, penguatan daya beli masyarakat agar permintaan domestik dapat menjadi penopang utama pertumbuhan industri.

Keempat, percepatan transisi tenaga kerja terdampak PHK ke sektor-sektor yang masih tumbuh.

“Jika semua faktor ini digabung, terlihat bahwa biaya energi, nilai tukar, struktur impor, dan daya beli bergerak dalam arah yang sama dan menekan industri,” jelasnya.

Ia menegaskan, tanpa pembenahan struktural yang serius, tekanan terhadap industri manufaktur dan tenaga kerja berpotensi terus berlanjut dalam jangka menengah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News