KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memperkirakan tambahan penghematan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis bisa mencapai Rp 27 triliun hingga Rp 40 triliun. Menurut Yusuf, potensi efisiensi tersebut bukan berasal dari pengurangan kualitas makanan yang diterima masyarakat, melainkan dari pembenahan tata kelola program serta pengurangan kebocoran anggaran. “Jika melihat perkembangan terakhir, sumber efisiensi terbesar bukan berasal dari pengurangan kualitas makanan, melainkan dari perbaikan tata kelola dan penajaman sasaran penerima manfaat,” ujar Yusuf kepada Kontan, Selasa (17/6/2026).
Baca Juga: Pemerintah Tegaskan MBG Tak Bisa dihentikan, Ini Alasannya Ia menjelaskan, langkah pemerintah seperti moratorium dapur MBG, hingga refocusing penerima manfaat merupakan arah kebijakan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi belanja program. Menurut Yusuf, dalam simulasi sederhana yang dilakukan, besarnya biaya program lebih banyak ditentukan oleh jumlah penerima manfaat dibandingkan harga per porsi makanan. Oleh karena itu, apabila prioritas diberikan kepada wilayah dengan prevalensi stunting tinggi serta rumah tangga berpendapatan rendah, kebutuhan anggaran dapat ditekan tanpa mengurangi efektivitas program. Yusuf berpandangan, hasil efisiensi tersebut sebaiknya tidak seluruhnya dikembalikan menjadi ruang fiskal umum. Sebagian dana dapat digunakan untuk memperkuat intervensi gizi bagi kelompok paling rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Selain itu, dana hasil penghematan juga dapat dialihkan untuk mendukung program yang berkaitan langsung dengan percepatan penurunan stunting, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan dasar, hingga penguatan rantai pasok pangan lokal agar memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Apabila masih terdapat sisa ruang fiskal, Yusuf menilai dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat konsolidasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sisi lain, ia menekankan pentingnya evaluasi tata kelola MBG agar program tersebut tidak menjadi sumber kebocoran anggaran. Menurutnya, persoalan yang muncul belakangan justru lebih banyak berada pada pengadaan barang dan aset pendukung yang nilainya besar, bukan pada penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Karena itu, ia menyarankan adanya pemisahan yang tegas antara anggaran penyediaan pangan dan anggaran pengadaan aset. Di samping itu, pembayaran kepada penyedia layanan perlu berbasis kinerja sehingga anggaran hanya dicairkan untuk porsi makanan yang benar-benar telah terverifikasi memenuhi standar gizi dan keamanan pangan. Yusuf juga mendorong pemerintah memperkuat transparansi melalui publikasi data penerima manfaat, harga acuan, serta realisasi anggaran secara berkala. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih berkoordinasi terkait evaluasi kebutuhan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Purbaya menyebut bakal meminta masukan Presiden Prabowo Subianto maupun Badan Gizi Nasional (BGN). Purbaya mengaku belum sempat bertemu Kepala BGN, Nanik S Deyang, pada pekan lalu untuk membahas kebutuhan anggaran program tersebut. Sebab pada kesempatan yang sama ia menghadap Prabowo. "Kemarin mau datang [koordinasi], tapi nggak jadi karena dipanggil Presiden,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6).
Purbaya memperkirakan pertemuan dengan Nanik bakal terlaksana pekan ini. Namun ia menegaskan agenda pertemuan belum tentu secara khusus membahas efisiensi anggaran MBG. "Belum tentu efisiensi. Dia (Kepala BGN Nanik -red) mau ketemu saja,” ucapnya.
Baca Juga: BI Diproyeksi Tahan Suku Bunga di Level 5,50%, Ini Kata LPEM FEB UI Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
