KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom menilai program perumahan pemerintah masih menghadapi tantangan di sisi implementasi, meski secara anggaran dinilai relatif memadai.

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (CORE), Yusuf Rendy Manilet mengatakan, program renovasi puluhan ribu rumah di Papua sebenarnya tidak menjadi beban besar dari sisi fiskal.

“Untuk program 21.000 rumah di Papua, kalau dilihat dari angka, ini sebenarnya tidak berat. Dengan bantuan Rp40 juta per unit, totalnya sekitar Rp840 miliar. Dibanding anggaran nasional bedah rumah 2026 yang Rp8,89 triliun untuk 400.000 unit, porsinya kecil. Jadi dari sisi fiskal, ini sangat memungkinkan," ujar Yusuf kepada Kontan, Jumat (17/4/2026).

Namun demikian, tantangan utama justru berada pada kondisi geografis dan biaya logistik di lapangan.

“Tapi persoalannya, di Papua, terutama wilayah pegunungan, biaya logistik bisa sangat tinggi. Ongkos angkut material saja bisa menggerus hampir setengah nilai bantuan," sambungnya.

Ia menambahkan, keterbatasan tenaga kerja dan akses material turut memengaruhi kualitas pembangunan.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Program Renovasi 21.000 Rumah di Papua

“Ditambah lagi modelnya swadaya, sementara di banyak wilayah tenaga tukang dan akses material terbatas. Ini membuat risiko kualitas bangunan jadi isu utama," imbuhnya.

Selain itu, Yusuf juga menyoroti skema pembagian program yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.

“Kalau 21.000 unit dibagi ke 42 daerah, rata-rata sekitar 500 unit per daerah. Secara administratif rapi, tapi tidak mencerminkan kebutuhan," jelasnya.

Menurutnya, pendekatan tersebut berisiko membuat dampak program tidak optimal, terutama di wilayah dengan kebutuhan perumahan yang lebih tinggi.

“Kalau dibagi rata, dampaknya tidak maksimal," lanjutnya.

Secara keseluruhan, ia menilai program tersebut realistis dari sisi anggaran, namun masih terlalu optimistis dalam pelaksanaannya.

“Jadi kesimpulannya, program ini realistis secara anggaran, tapi terlalu optimistis di sisi pelaksanaan," ujarnya.

Sementara itu, terkait program 3 juta rumah, Yusuf menilai kebijakan tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan perlu mengintegrasikan berbagai program yang sudah ada.

Baca Juga: Pemerintah Petakan 10 Kota Baru untuk Pengembangan Hunian Rakyat

“Untuk Program 3 Juta Rumah, menurut saya memang tidak bisa berdiri sendiri. Masalahnya sekarang bukan kekurangan program, tapi terlalu banyak program yang berjalan tanpa koordinasi kuat," jelasnya.

Ia menilai, banyaknya program tanpa integrasi justru memicu tumpang tindih bantuan di lapangan.

“Ada bedah rumah, KUR perumahan dengan bunga sekitar 6 persen, rumah subsidi yang kuotanya naik ke 350.000 unit, bantuan sosial, sampai program daerah. Semuanya ada, tapi tidak terhubung," sambungnya.

Kondisi tersebut menyebabkan distribusi bantuan tidak merata. Akibatnya sering terjadi tumpang tindih. Ada yang dapat bantuan lebih dari satu, sementara yang lain tidak dapat sama sekali. Ini masalah klasik.

Menurutnya, perbaikan utama perlu dilakukan pada sistem data penerima agar lebih terintegrasi.

“Tapi yang belum selesai itu data penerima. Selama tidak ada satu basis data yang dipakai bersama, targeting akan tetap bermasalah," sambungnya.

Ia menegaskan, program 3 juta rumah seharusnya berperan sebagai payung kebijakan yang menyatukan berbagai skema perumahan.

“Jadi arah yang lebih tepat, Program 3 Juta Rumah harus jadi payung. Bukan menambah program baru, tapi menyatukan yang sudah ada," lanjutnya.

Dengan demikian, setiap program dapat menyasar segmen masyarakat yang berbeda secara lebih tepat.

“Bedah rumah untuk kelompok paling bawah, KUR untuk yang mulai punya kemampuan bayar, subsidi untuk segmen formal," pungkasnya.

Baca Juga: Program Bedah Rumah Pemerintah Targetkan 400.000 Unit di Tahun 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News