KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai penurunan jumlah penduduk miskin yang terjadi di tengah kenaikan garis kemiskinan memberikan sinyal bahwa meski adanya perbaikan pendapatan riil pada sebagian rumah tangga, namun kebutuhan minimum masyarakat untuk memenuhi standar hidup layak justru meningkat, sejalan dengan tekanan harga pangan dan kebutuhan dasar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan nasional pada September 2025 memang mengalami penurunan tipis, dimana jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 23,36 juta orang atau setara 8,57% dari total populasi, turun dibandingkan periode sebelumnya. Namun, penurunan ini dinilai belum cukup kuat untuk menunjukkan perbaikan struktural, terutama di tengah tekanan biaya hidup yang meningkat. Hal ini tercermin dari kenaikan nilai garis kemiskinan.
Adapun garis kemiskinan nasional pada September 2025 tercatat naik 5,03% dari posisi Maret 2025, dengan perhitungan pengeluaran belanja rumah tangga miskin sebesar Rp 3.053.269 per bulan. Kenaikan garis kemiskinan mengindikasikan meningkatnya kebutuhan minimum masyarakat untuk memenuhi standar hidup layak, sejalan dengan tekanan harga pangan dan kebutuhan dasar.
Baca Juga: BPS Catat Kemiskinan Menurun, Indef Ingatkan Risiko Miskin Kembali Masih Tinggi Menurut Yusuf, jika melihat data yang ada, turunnya angka kemiskinan justru terjadi saat garis kemiskinan meningkat akibat inflasi dan kenaikan biaya hidup. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memang mengalami peningkatan daya beli, bukan sekadar terdampak perubahan standar pengukuran. “Kalau kita lihat datanya, penurunan jumlah penduduk miskin terjadi di saat garis kemiskinan justru naik karena inflasi dan biaya hidup. Ini memberi sinyal bahwa sebagian rumah tangga memang mengalami perbaikan pendapatan riil, bukan sekadar ‘tertolong’ oleh perubahan standar,” ujar Yusuf kepada Kontan, Kamis (5/2/2026). Ia menjelaskan, basis penghitungan kemiskinan tetap menggunakan pendekatan per kapita. Sementara penyajian angka dalam bentuk setara rumah tangga hanya bertujuan memudahkan pemahaman publik, sehingga tidak ada perubahan metodologi besar dalam penghitungan kemiskinan. “Basis perhitungannya tetap per kapita, sementara angka setara rumah tangga hanya untuk memudahkan pemahaman publik, jadi tidak ada perubahan metodologi besar,” jelasnya. Dari sisi ekonomi makro, ia menilai kondisi tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, pergerakan konsumsi masyarakat yang masih terjaga, serta penyaluran bantuan sosial yang dinilai semakin tepat sasaran.
Baca Juga: 23,36 Juta Penduduk Indonesia Masih Terjebak Dalam Kemiskinan per September 2025 Meski demikian, Yusuf mengingatkan bahwa perbaikan kondisi kemiskinan belum sepenuhnya merata. Kemiskinan masih banyak terkonsentrasi di wilayah pedesaan maupun pusat-pusat penduduk besar, terutama di daerah yang menghadapi persoalan struktural seperti kualitas pendidikan, produktivitas tenaga kerja, serta akses terhadap pekerjaan formal yang masih terbatas. “Artinya, penurunan kemiskinan yang kita lihat sekarang lebih banyak ditopang oleh pemulihan ekonomi jangka pendek, belum sepenuhnya oleh transformasi struktural,” katanya. Ke depan, arah perkembangan tingkat kemiskinan dinilai sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Pertama, kemampuan pemerintah menjaga inflasi, terutama pada komponen pangan dan perumahan, agar tidak menggerus pendapatan kelompok bawah. Kedua, kualitas penciptaan lapangan kerja, bukan hanya dari sisi jumlah, tetapi juga stabilitas dan produktivitas pekerjaan yang tersedia. Selain itu, efektivitas perlindungan sosial juga menjadi kunci dalam merespons berbagai guncangan ekonomi, misalnya ketika terjadi kenaikan harga atau perlambatan ekonomi. “Jika ketiga faktor ini terjaga, tren penurunan bisa berlanjut. Tapi kalau tekanan biaya hidup naik lebih cepat dari pendapatan dan kesempatan kerja tidak membaik, kemiskinan bisa stagnan atau bahkan kembali meningkat,” tutupnya.
Baca Juga: BP Taskin Siapkan Strategi Kejar Target 0% Kemiskinan Ekstrem 2026 Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
