KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 434.K/MB.01/MEM.B/2026 menetapkan 42 jenis mineral kritis dari sebelumnya 47 jenis. Pengamat Energi Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Ishak Razak mengatakan, penyesuaian klasifikasi mineral kritis merupakan hal lumrah dilakukan oleh berbagai negara. Hal tersebut dikarenakan setiap negara memiliki pertimbangan dan prioritas tersendiri dalam menentukan komoditas yang masuk kategori mineral kritis.
Baca Juga: Izin Perusahaan atas Konsesi Hutan di Riau Dicabut, Ini Kata RAPP Menurut dia, pemerintah memiliki sejumlah pertimbangan dalam mengevaluasi daftar tersebut, yakni kepentingan ekonomi dan industri strategis nasional, kerentanan pasokan terhadap dinamika global, serta ketahanan cadangan domestik untuk menopang industri pengolahan dan pemurnian sesuai dengan diktum yang tertulis dalam Kepmen. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah mengeluarkan lima komoditas dari daftar mineral kritis terbaru, yakni hafnium, palladium, ruthenium, torium, merkuri (sinabar) karena dinilai tidak memenuhi kombinasi ketiga kriteria tersebut. "Penyesuaian ini sejalan dengan praktik internasional karena daftar mineral kritis di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China juga berbeda-beda sesuai prioritas masing-masing, mulai dari ketergantungan impor, potensi sumber daya domestik, hingga kebutuhan industri strategis dan pertahanan," ujar Ishak kepada Kontan, Jumat (20/11). Meski demikian, ia menyayangkan adanya perubahan regulasi karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha. Menurut Ishak, status mineral kritis bukan sekadar label administratif. Klasifikasi tersebut menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam menyusun kebijakan tata niaga, perizinan, insentif fiskal, pengawasan ekspor, hingga arah hilirisasi nasional. "Walaupun dampak langsung terhadap investasi dan fasilitas insentif belum dirinci dalam aturan ini, perubahan daftar dapat memengaruhi prioritas kebijakan pemerintah ke depan," kata Ishak. Di sisi lain, Ishak melihat Indonesia masih memiliki peluang untuk mengembangkan berbagai komoditas mineral kritis di luar nikel, bauksit, dan tembaga. Beberapa di antaranya adalah logam tanah jarang (
rare earth elements/REE), kobalt, timah, mangan, grafit, silika, titanium, vanadium, dan zirkonium yang masih tercantum dalam daftar terbaru. "Komoditas-komoditas tersebut memiliki nilai strategis tinggi karena digunakan dalam baterai kendaraan listrik, sistem penyimpanan energi (BESS), magnet permanen, komponen elektronik, panel surya, semikonduktor, hingga berbagai manufaktur berteknologi tinggi," ujar Ishak. Peluang ini semakin terbuka seiring dengan pergeseran strategi hilirisasi Indonesia. Pengembangan industri mineral kini perlu diarahkan tidak hanya pada pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter, tetapi juga pada pembentukan ekosistem industri hilir yang menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi. Beberapa sektor yang berpotensi dikembangkan antara lain industri baterai kendaraan listrik, BESS, serta manufaktur berbasis teknologi tinggi. Namun, pengembangan mineral kritis di luar komoditas unggulan masih menghadapi sejumlah tantangan. Ishak menyoroti keterbatasan teknologi pengolahan, infrastruktur energi, ketersediaan tenaga kerja terampil, serta skala investasi manufaktur lanjutan yang belum memadai.
Selain itu, kompleksitas regulasi dan perizinan juga menjadi pekerjaan rumah dalam mendorong pengembangan komoditas tersebut. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kepastian hukum jangka panjang, mendorong transfer teknologi dan riset, serta menyediakan infrastruktur energi yang kompetitif agar potensi mineral kritis dapat dikembangkan menjadi industri bernilai tambah di dalam negeri.
Baca Juga: Asahimas (AMFG) Hadapi Tekanan Biaya, Efisiensi dan Ekspor Jadi Andalan Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News