JAKARTA. Menteri koordinator bidang perekonomian Chairul Tanjung membantah adanya kebocoran anggaran sebesar Rp 7.200 triliun. Menurut pria yang akrab disapa CT ini, istilah kebocoran anggaran itu hanya ungkapan yang disampaikan saat kampanye.Menurutnya, penerimaan negara dari perpajakan selama ini mencapai sekitar Rp 1.500 triliun-an. Kalau jumlahnya sebesar itu, tidak mungkin ada kebocoran hingga Rp 7.200 tiliun. "Saya rasa hal seperti itu tidak benar," kata CT, Selasa (17/6) di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.Sebelumnya, tudingan adanya kebocoran itu meluncur dari calon presiden Prabowo Subiyanto, dalam debat capres hari Minggu (15/6) lalu. Ia menilai prabowo tidak faham mengenai apa yg dia maksudm dengan kebocoran.CT mengatakan memang, ada potensi penerimaan yang belum bisa diejar oleh negara. Namun ini bukan hilang, hanya perlu upaya dan langkah lebih keras dari pemerintah supaya potensi pendapatan negara bisa dimaksimalkan.Dan penerimaan negara itu juga terbagi antara kewenangan pemerintah daerah dan pusat, baik dari sisi pajak, cukai atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Yang benar sih potensi, kalau dilakukan banyak langkah di pemerrintah pusat, daerah itu bisa dilakukan," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
CT bantah ada kebocoran Rp 7.200 triliun
JAKARTA. Menteri koordinator bidang perekonomian Chairul Tanjung membantah adanya kebocoran anggaran sebesar Rp 7.200 triliun. Menurut pria yang akrab disapa CT ini, istilah kebocoran anggaran itu hanya ungkapan yang disampaikan saat kampanye.Menurutnya, penerimaan negara dari perpajakan selama ini mencapai sekitar Rp 1.500 triliun-an. Kalau jumlahnya sebesar itu, tidak mungkin ada kebocoran hingga Rp 7.200 tiliun. "Saya rasa hal seperti itu tidak benar," kata CT, Selasa (17/6) di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.Sebelumnya, tudingan adanya kebocoran itu meluncur dari calon presiden Prabowo Subiyanto, dalam debat capres hari Minggu (15/6) lalu. Ia menilai prabowo tidak faham mengenai apa yg dia maksudm dengan kebocoran.CT mengatakan memang, ada potensi penerimaan yang belum bisa diejar oleh negara. Namun ini bukan hilang, hanya perlu upaya dan langkah lebih keras dari pemerintah supaya potensi pendapatan negara bisa dimaksimalkan.Dan penerimaan negara itu juga terbagi antara kewenangan pemerintah daerah dan pusat, baik dari sisi pajak, cukai atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Yang benar sih potensi, kalau dilakukan banyak langkah di pemerrintah pusat, daerah itu bisa dilakukan," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
