JAKARTA. Ketua Komite Ekonomi Nasional, Chairul Tanjung menyatakan pasar saat ini tengah menunggu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Juli nanti. "Capres dan Cawapres yang ditunggu adalah yang bisa mengakomodir kepentingan pasar," ujar pengusaha yang akrab disapa CT ini, Selasa (29/4). Menurutnya, kalau bisa mengakomodir pasar, maka pemerintahan baru yang akan terbentuk bisa berjalan dengan baik. Dampaknya bisa luar biasa, karena pemerintahan akan diapresiasi International Moneter Fund (IMF) dan World Bank, serta lembaga rating Internasional yang akan mereka memberi sinyal positif pasar Indonesia. Dengan sisa enam bulan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, pemerintah dinilai jangan mengambil kebijakan yang memerlukan waktu dan tahapan yang panjang. "Pemerintah hanya perlu melakukan 'ungkitan-ungkitan' yang skala kecil, tapi memberikan bangkitan ekonomi sehingga memberikan efek positif," ujar CT. CT mengungkapkan, ungkitan yang dimaksud adalah proyek yang sudah didepan mata digulirkan, investasi yang terhambat diselesaikan agar bisa berjalan, dan masalah koordinasi antar kementerian bisa diatasi. Jadi, saran KEN, kebijakan yang harus mengubah Undang-Undang (UU) tak mungkin lagi dilakukan pemerintah. KEN pun menekankan bahwa komunikasi pemerintah selama enam bulan terakhir perlu diperbaiki. Kebijakan yang diambil harus segera diimplementasikan. CT mengatakan, konsep Indonesia incorporated harus dilaksanakan, yakni penguasa dan pengusaha "berkolusi" untuk kebaikan agar negara maju dan rakyat sejahtera. Salah satu usulan KEN adalah kebijakan swasembada daging sapi yang diambil pemerintah bahwa implementasinya perlu lahan yang tak sedikit untuk membuat peternakan. Ia mengasumsikan kalau 1 ekor sapi membutuh 2 hektare (ha) lahan, berarti 1.000 sapi butuh 2.000 ha lahan dan itu tak memadai dilakukan di Indonesia. "Cara yang terbaik adalah Australia, mereka punya lahan besar dan memadai untuk membangun peternakan sehingga nanti hasilnya dikirim ke Indonesia tetapi tetap diakui sebagai hasil produksi nasional," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
CT: Capres harus mengakomodir kepentingan pasar
JAKARTA. Ketua Komite Ekonomi Nasional, Chairul Tanjung menyatakan pasar saat ini tengah menunggu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Juli nanti. "Capres dan Cawapres yang ditunggu adalah yang bisa mengakomodir kepentingan pasar," ujar pengusaha yang akrab disapa CT ini, Selasa (29/4). Menurutnya, kalau bisa mengakomodir pasar, maka pemerintahan baru yang akan terbentuk bisa berjalan dengan baik. Dampaknya bisa luar biasa, karena pemerintahan akan diapresiasi International Moneter Fund (IMF) dan World Bank, serta lembaga rating Internasional yang akan mereka memberi sinyal positif pasar Indonesia. Dengan sisa enam bulan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, pemerintah dinilai jangan mengambil kebijakan yang memerlukan waktu dan tahapan yang panjang. "Pemerintah hanya perlu melakukan 'ungkitan-ungkitan' yang skala kecil, tapi memberikan bangkitan ekonomi sehingga memberikan efek positif," ujar CT. CT mengungkapkan, ungkitan yang dimaksud adalah proyek yang sudah didepan mata digulirkan, investasi yang terhambat diselesaikan agar bisa berjalan, dan masalah koordinasi antar kementerian bisa diatasi. Jadi, saran KEN, kebijakan yang harus mengubah Undang-Undang (UU) tak mungkin lagi dilakukan pemerintah. KEN pun menekankan bahwa komunikasi pemerintah selama enam bulan terakhir perlu diperbaiki. Kebijakan yang diambil harus segera diimplementasikan. CT mengatakan, konsep Indonesia incorporated harus dilaksanakan, yakni penguasa dan pengusaha "berkolusi" untuk kebaikan agar negara maju dan rakyat sejahtera. Salah satu usulan KEN adalah kebijakan swasembada daging sapi yang diambil pemerintah bahwa implementasinya perlu lahan yang tak sedikit untuk membuat peternakan. Ia mengasumsikan kalau 1 ekor sapi membutuh 2 hektare (ha) lahan, berarti 1.000 sapi butuh 2.000 ha lahan dan itu tak memadai dilakukan di Indonesia. "Cara yang terbaik adalah Australia, mereka punya lahan besar dan memadai untuk membangun peternakan sehingga nanti hasilnya dikirim ke Indonesia tetapi tetap diakui sebagai hasil produksi nasional," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
