KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2027 dinilai dapat menjadi instrumen untuk mengendalikan konsumsi minuman tinggi gula di masyarakat. Kebijakan tersebut juga dinilai dapat mendorong produsen mengembangkan produk dengan kandungan gula yang lebih rendah.

Wakil Ketua Forum Warga Kota Indonesia (FAKTA) Indonesia Azas Tigor Nainggolan mengatakan, penerapan cukai MBDK merupakan salah satu instrumen fiskal yang dapat digunakan pemerintah untuk mengendalikan konsumsi minuman berpemanis.

Menurut dia, kebijakan serupa telah diterapkan di sejumlah negara dan menjadi bagian dari kebijakan kesehatan masyarakat. Selain instrumen fiskal melalui cukai, menurut Tigor, pemerintah juga perlu memperkuat pendekatan nonfiskal seperti edukasi dan pemberian informasi kepada masyarakat.

Baca Juga: Perpekindo Minta Pemerintah Benahi Industri Kelapa dari Hulu ke Hilir

"Kalau seberapa efektif kebijakan cukai MBDK ini, menurut saya pengalaman dari banyak negara cukup efektif. Ini sudah menjadi kebijakan di banyak negara global," kata Tigor kepada Kontan, Kamis (24/9).

Tigor menilai konsumsi gula di masyarakat perlu dikendalikan karena masyarakat membutuhkan informasi sekaligus instrumen untuk membantu membatasi konsumsi minuman berpemanis.

Ia mengatakan, penerapan cukai MBDK juga dinilai mendapat dukungan masyarakat setelah diberikan pemahaman mengenai dampak konsumsi minuman berpemanis terhadap kesehatan.

"Walaupun secara angka kecil, nilainya itu tinggi. Nilai edukasi, nilai kesehatannya," ujarnya.

Menurut Tigor, besaran target penerimaan pada tahap awal tidak semata-mata menjadi ukuran keberhasilan kebijakan cukai MBDK. Ia menilai terdapat manfaat lain yang perlu diperhitungkan, terutama dari sisi edukasi dan kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, Tigor mengatakan penerapan cukai MBDK juga dapat memengaruhi strategi industri makanan dan minuman. Menurutnya, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk yang lebih sehat dapat menciptakan permintaan baru bagi produsen.

"Produsen ini akan mempunyai perspektif baru, produk-produk yang sehat. Karena masyarakat sudah punya kesadaran, punya concern, dia akan mengonsumsi kalau produknya sehat," kata Tigor.

Ia menilai kondisi tersebut dapat mendorong industri melakukan reformulasi produk maupun mengembangkan produk dengan kandungan gula yang lebih rendah.

"Artinya sesuatu yang baru itu kan menjadi market yang baru, dan produk industri akan masuk ke sana, masuk ke produk yang sehat," ujarnya.

Lebih lanjut, Tigor mengatakan pemerintah dan masyarakat dinilai perlu mendukung penerapan kebijakan cukai MBDK. Ia menyebut dasar regulasi untuk pengenaan cukai terhadap produk minuman berpemanis juga telah tersedia.

"Pemerintah dan masyarakat sangat mendukung pemerintah melakukan kebijakan untuk mengendalikan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan, sangat mendukung termasuk kebijakan dengan menggunakan cukai," kata Tigor.

Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 serta ketentuan dalam Undang-Undang Cukai yang menurutnya memungkinkan pengenaan cukai terhadap produk minuman berpemanis dalam kemasan.

Dengan demikian, menurut Tigor, kebijakan cukai MBDK tidak hanya perlu dilihat dari sisi penerimaan negara, tetapi juga dari potensi dampaknya terhadap perilaku konsumsi masyarakat dan perubahan strategi industri makanan dan minuman.

Baca Juga: Lion Parcel Buka Kantor di Malaysia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News