Cukai Plastik Ditunda, Pemerintah akan Berlakukan Cukai Minuman Berpemanis di 2025

Oleh: Dendi Siswanto

Jumat, 16 Agustus 2024 19:29 WIB

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tampaknya pemerintah mulai serius menjalankan kebijakan ekstensifikasi cukai untuk menurunkan prevalensi penderita diabetes di Indonesia.

Ini terlihat dari komitmen pemerintah yang memasukkan kembali kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Kebijakan untuk mendukung penerimaan melalui (...) kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada MBDK untuk menjaga kesehatan masyarakat," tulis pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025, Jumat (16/8).

Hanya saja, pemerintah tidak mencantumkan kebijakan cukai plastik dalam dokumen tersebut. Padahal dalam APBN 2024, pemerintah memasukkan dan telah mematok target dari cukai plastik dan MBDK.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu membeberkan alasan pemerintah menunda kebijakan cukai plastik di 2025.

Febrio bilang, saat ini pemerintah akan fokus terlebih dahulu untuk mengendalikan konsumsi gula berlebih, mengingat cukai merupakan instrumen untuk mengendalikan konsumsi terhadap barang-barang yang punya efek negatif.

"Kita melihat potensi. Karena alasannya kalau cukai adalah untuk mengendalikan konsumsi. Jadi kebijakan kita, karena kita ingin prioritas tentang kesehatan terkait dengan konsumsi gula," kata Febrio kepada awak media di Jakarta, Jumat (16/8).

Oleh karena itu, Kemenkeu akan melakukan pembahasan dan konsultasi terlebih dahulu kepada DPR RI mengenai kebijakan MBDK agar bisa diterapkan pada tahun depan.

"Jadi kita sudah ada beberapa pembahasan dan juga konsultasi dan nampaknya ini yang akan kita bahas dengan DPR nanti," katanya.

Sebagai informasi, pada tahun 2024 pemerintah menargetkan cukai plastik sebesar Rp 1,84 triliun. Sementara cukai MBDK ditargetkan sebesar Rp 4,38 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News